Adnan Buyung: Tebar Somasi, SBY Melakukan Tindakan Otoriter

JAKARTA (voa-islam.com) - Tak lama berselang setelah Tim Pembela Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk, kini beberapa pihak mulai di somasi oleh tim pengacara SBY. 

Tugas perdana Tim kuasa hukum keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer and Associate mensomasi tulisan salah satu loyalis Anas Urbaningrum, Sri Mulyono. Dia siap menghadapi somasi Presiden RI tersebut.

Sri Mulyono mengaku telah menerima surat somasi tersebut. Surat itu dialamatkan langsung ke kediaman Anas Urbaningrum atau Rumah Pergerakan Indonesia, Jalan Teluk Langsa Raya C9 No.1 Kavling AL Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam Kop surat itu, tertulis "Tim Advokat & Konsultan Hukum Presiden RI Dr. H.Susilo Bambang Yudhoyono & Keluarga".

"Sebagai penulis, saya siap mempertanggungjawabkan hasil karya tulis saya sampai kemanapun dan kapanpun, serta harus berhadapan dengan siapapun termasuk Presiden RI," kata Sri Mulyono, Rabu (25/12/2013).

Tulisan Sri Mulyono yang digugat berjudul “Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap”. Tulisan ini diunggahnya melalui media Kompasiana. Sri Mulyono mengaku siap berdebat dengan tim ketua umum DPP Partai Demokrat tersebut. Termasuk kalau SBY membawa masalah ini ke pengadilan.

"Tentunya yang saya inginkan pertama kali adalah debat ilmiah walaupun saya juga siap jika 'dimejahijaukan'," imbuh Sri Mulyono aktor dibelakang terbentuknya Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) kubu Anas Urbaningrum.

Pihak lain yang sudah 'ditebarkan' somasi adalah teknokrat Rizal Ramli. 

Para aktivis menilai tebar somasi sebagai bentuk otoriterisme, itu Orbarian karakternya. ‘’SBY tanpa sadar menjadi seorang otoriter, tindakan SBY akan dinila otoriter,’’ kata mantan  anggota Wantimpres Dr Adnan Buyung Nasution.

Kriminalisasi oleh istana SBY terhadap tokoh oposisi ini memang tindakan gegabah di era demokrasi, namun nampaknya para pengacara itu berhasil meyakinkan SBY untuk mengambil langkah dramatis yang justru mengundang antipati rakyat pada SBY dan keluarganya karena kriminalisasi adalah inkonsistensi terhadap koreksi dari civil society dan media massa.

Kini rencana pengacara istana untuk melakukan kriminalisasi atas RRI ini sudah beredar di ruang publik, meski tindakan tersebut bersifat negatif dan kontraproduktif yang merugikan bagi SBY dan advokatnya.

Skandal Century jelas merugikan negara, menurut BPK negara dirugikan Rp7,4 trilyun, lalu Boediono melepas tanggung jawab kepada anakbuahnya, lantas SBY membentengi Boediono dengan sedemikian rupa, termasuk rencana somasi sebagai kriminalisasi oleh pengacara SBY terhadap para tokoh yang berseberangan, termasuk Rizal Ramli

"Somasi itu akan menguntungkan publik. Sebab nanti akan terbuka secara transparan dimana posisi SBY dan Boediono saat pencalonan sebagai capres dan cawapres tahun 2009," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada pers (Selasa, 24/12).

Neta mengatakan pilihan menjadikan Boediono sebagai cawapres SBY secara tiba-tiba jelang Pemilu 2009 memang cukup aneh dan menimbulkan tanya. Boediono bukanlah kader Partai Demokrat dan tidak masuk daftar sembilan Cawapres yang diumumkan SBY, namun kemudian dialah yang diusung jadi cawapres SBY. Ada apa di balik keanehan dan keganjilan terpilihnya Boediono secara mendadak untuk berduet dengan SBY ini?

"Pertanyaannya, mengapa Boediono tiba-tiba menjadi cawapres SBY, padahal sebelumnya tidak pernah muncul? Ada apa di balik ini semua? Lalu, apa peran dan kontribusi konkrit Boediono dalam pencalonan pilpres 2009? Semuanya harus dibuka terang benderang di ruang publik jika kriminalisasi atas Rizal Ramli dilakukan kubu istana, sebab korbannya adalah Rizal Ramli, mantan menko ekuin dan demonstran mahasiswa ITB yang menentang kebijakan Orde Baru," imbuh aktivis ITB 1977/78 Ir S. Indro Cahyono. Kriminalisasi itu jelas blunder bagi Cikeas, namun mungkin Cikeas justru merasa lega, puas dan sangat puas ?

Sri Mulyono Melawan Somasi SBY

Sri Mulyono disomasi Presiden RI” atas Tulisan “Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap,” demikian ungkapan Sri Mulyono.

Aktor di Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu kubu Anas Urbaningrum itu Mulyono memang menjadi aktor yang konsisten dan cerdas, menulis artikel dan opini  sebagai pembelajaran dan refleksi sosial. Apakah dia salah? Sebagai warga negara, Mulyono dan semua warga berhak menulis dan bersuara.

Namun kini dia disomasi. Apakah NKRI jadi Republik Somasi?

Sri Mulyono menulis demikian, lugas dan terbuka,  akibat somasi  advokat Pak SBY ini, membuat Rima dan media lain  was-was atas masa depan kebebasan asasi di Indonesia:

Admin Kompasiana terus terang saja saya bingung harus diposting kemana surat saya ini? akhirnya saya posting di rubrik politik (hukum), maaf kalau salah kamar.  Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Admin Kompasiana (kompas.com) yang telah memberikan kesempatan kepada “Warga Biasa” untuk menyalurkan pikiran pikiran, ungkapan rasa, karya ilmiah, karya sastra, laporan dan lain lain dalam media sosial yang cukup merakyat dan  terbuka ini.

Media Sosial warga biasa yang  insyaAllah sangat berguna  dalam proses pembangunan karakter bangsa. Dan sungguh luar biasa ternyata Bapak Presiden RI dan Keluarga cukup rigit memberikan perhatianya terhadap Kompasiana, terbukti dengan “di-somasi-nya” tulisan saya berjudul “Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap” ketika saya bertemu dengan PALMER n Associate pengacara “Presiden RI dan Keluarga” dalam acara di Metro TV hari Selasa, 24 Des . 2013, beliau mengatakan bahwa  27 Tulisan saya mendapat perhatian khusus dan untuk itu sang pengacara melayangkan  somasi sampai dua kali.  saya adalah orang pertama yang mendapatkan somasi dari Presiden RI. Tentunya saya merasa tersanjung dan sangat bangga Tulisan saya dibaca dan dicermati oleh Bapak Presiden SBY dan keluarga.

Sayangnya Pengacara Palmer, tidak menyertakan surat kuasa dari Presiden RI atau surat kuasa dari  DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dalam surat somasinya. Akhirnya saya anggap itu surat cinta yang kesasar , “Alamat Palsu” kata Ayu Ting-Ting.  Sebagai penulis, saya siap mempertanggungjawabkan hasil karya Tulisan saya sampai kemanapun dan kapanpun, serta harus berhadapan dengan siapapun termasuk Presiden RI. Tentunya yang saya inginkan pertama kali adalah debat ilmiah walaupun saya juga siap jika “dimeja hijaukan”.

Kompasiana “Etalase Warga Biasa”   istilah om “Pepih Nugraha” sang perintis, Penggerak dan sekarang Bos nya Kompasiana. Sebagai Warga Biasa Saya minta Ijin kepada Admin Kompasiana bahwa saya akan terus menulis,” tulisan warga biasa” ….

Kepada sahabat sahabat super hebat Kompasiana, ayo terus menulis dan saling bersinergi demi Indonesia yang lebih baik. Hidup Kompasiana, makin besar dan besar,… Salam Pergerakan. Sri Mulyono

[rima/rina/voa-islam.com]