Penyadapan Jokowi & Mundurnya Bu Risma Alihkan Issu yang Membelit Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Mencuatnya isu mundurnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dinilai berbagai pakar politik sebagai pengalihan isu yang santer menyerang Jokowi dan skandal-skandalnya terkait penetapan anggaran tanpa ketok palu DPRD DKI senilai lebih dari Rp. 24,2 triliun dan proyek buswaygate yang ditemukan beberapa bus mengalami kerusakan.

Berdasar dokumen yang diperoleh Voa-Islam.com, Jokowi –sapaan akrab Gubernur DKI- menandatangani anggaran yang luar biasa besar tanpa butuh ‘ketok palu’ DPRD DKI.

Anggaran milik Gubernur ini disebut sebagai anggaran ‘darurat’ yang nilainya Rp 24,2 triliun. Angka yang sangat fantastis lantaran merogoh sepertiga dari total anggaran DKI Jakarta yang berjumlah Rp 72 triliun.

Dari jumlah anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk penanganan banjir, penanganan korban banjir. Bahkan yang ‘menggelikan’ Jokowi menganggarkan lebih dari Rp 9 miliar untuk menjamu tamu gubernur. “Untuk biaya makan tamu sungguh besar,” kata Ketua Umum Brigade Anak Jakarta (Braja) M Rifqi kepada VoaIslam di Jakarta, Ahad (16/2).

Dokumen anggaran yang dibeberkan Eky Pitung –sapaan akrab M Rifqy- ini ditandatangani Jokowi pertengahan November 2013 lalu. Padahal, DPRD DKI baru ketuk palu 2014. Artinya, kata dia, duit operasional Jokowi lebih dulu cair ketimbang duit yang dipergunakan untuk kepentingan warga DKI.

Menurut Eky, pada kepemimpinan Fauzi Bowo, anggaran darurat juga pernah ada. Namun jumlahnya tak sebesar anggaran yang ditandatangani Jokowi. Foke, demikian Fauzi Bowo disapa, hanya menganggarkan dana darurat sebesar Rp15 miliar. “Foke sempat ketar ketir menganggarkan jumlah anggaran itu. Namun, Foke diyakinkan DPRD bahwa anggaran itu penting untuk digunakan dalam kondisi darurat,” ungkapnya.

Kini langkah itu dimanfaatkan Jokowi untuk menyedot dana anggaran lebih besar lagi. Jumlah anggaran yang dinilai sebagai anggaran darurat ditandatanganin Jokowi sebelum penetapan APBD sangat mengusik rasa keadilan rakyat. Eki Pitung mengkhawatirkan akan ada penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan anggaran tersebut, "Saya khawatir dana sebesar Rp24 Triliun lebih itu dibagi-bagikan kepada kroni-kroni Jokowi yang telah memodalinya dan sebagian di berikan untuk ongkos nyaleg (biaya kampanye caleg,red) dari partai-partai yang mendukungnya," katanya.

Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memanggil Gubernur DKI Jokowi terkait impor bus Transjakarta oplosan dari China. Pemanggilan ini dipandang penting untuk mengetahui dengan jelas soal adanya dugaan penyelewengan yang terjadi dalam pengadaan bus oplosan untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

Senada dengan pengamat transportasi Instran, Darmaningtyas menyayangkan mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak teliti soal komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru yang dilaporkan rusak.

Darmaningtyas juga ikut menyayangkan Pemerintah Provinsi DKI yang membeli bus dari perusahaan asal negeri hCina yang dianggap belum teruji. Ke depan, ia menyarankan Pemprov DKI membeli bus yang sudah terbukti dan ada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang berdiri di Indonesia.

"Hal itu perlu supaya yang melakukan pemeliharaan jangan kita (Pemprov DKI), tapi biar ATPM yang profesional," lanjutnya.

"Itu berarti perusahaan China yang menipu Pemprov DKI," ujarnya