Kondom Bekas di DPR dan larangan pakai rok mini
“Berdasarkan hasil pembahasan dan sesuai tata tertib, BURT menyampaikan Rancangan Kegiatan dan Anggaran DPR RI Tahun 2015 sebesar Rp 3,9 triliun,” ujar Suminar di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3).
Penyampaian rancangan kegiatan dan anggaran DPR 2015 itu disampaikannya di dalam rapat paripurna. Mulai besok, anggota DPR memasuki reses hingga satu bulan lebih.
Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang didapuk untuk memimpin sidang paripurna mengetok sebagai tanda bahwa anggaran Rp 3,9 triliun itu disetujui. Dibanding tahun 2014, rancangan anggaran dan kegiatan DPR tahun 2015 lebih besar atau meningkat.
“Naik sebesar 22 persen, DIPA tahun 2014 Rp 3,2 triliun,” kata Suminar.
Adapun rincian kegiatan dan anggaran DPR tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Fungsi legislasi: Rp 518 miliar.
b. Fungsi anggaran: Rp 81 miliar.
c. Fungsi pengawasan: Rp 360 miliar.
d. Penguatan kelembagaan: Rp 1,9 triliun.
e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain: Rp 636,8 miliar.
f. Peningkatan sarana dan prasarana: Rp 442,9 miliar.
Setan Bisu Demokrasi, Tak Gubris Skandal Zina
Aktris sekaligus politisi perempuan Partai Golkar, Nurul Arifin menyesalkan sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang mengungkap ada kondom berserakan di DPR. Seharusnya, benar atau tidak, lebih baik diselesaikan secara internal, tak usah diumumkan ke publik.
"Pak Marzuki Alie seperti membuka boroknya sendiri. Institusi DPR diobok-obok oleh ketuanya sendiri. Seharusnya, sebagai ketua DPR, alangkah lebih baik mengurus hal-hal yang substantif dengan ke-DPR-annya yang terkait wilayah legislasi, pengawasan dan anggaran," kecam Nurul Arifin, Rabu (7/3/2012).
Marzuki Alie disarankan, untuk tidak memposisikan dirinya seperti agen moralis yang mengurus hal yang menjadi wilayah ke-sekjen-an.
"Sesungguhnya saya tidak pernah mendengar soal itu (ada banyak bekas kondom) sebelum Pak Marzuki sendiri yang angkat isu ini. Benar atau tidaknya pun, saya tidak tahu. Dan jikapun benar adanya, ya saya kok tidak habis pikir, sempat-sempatnya mereka melakukan itu di tempat kerja dan institusi negara pula," katanya.
"Ampun deh. Walau bagaimanapun, ini adalah perkara internal yang sebaiknya penyelesaiannya ke dalam, bukan teriak-teriak minta perhatian publik," ujar Nurul Arifin menyesalkan. [naviast/rahmat/voa-islam.com]