Beranikah PKS Memilih Menjadi Kekuatan Oposisi?

JAKARTA (voa-islam.com) -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selamat, tidak masuk 'kuburan' politik, dari hasil pemilu 2014 ini.  PKS banyak diramalkan tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) oleh sejumlah lembaga survei ini, tetap menjadi faktor penting dalam konstalasi Pilpres 2014. PKS masih selamat dengan mendapatkan suara 6,9 persen. 

Posisi politik PKS hingga sepekan usai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) belum jelas ke mana arahnya. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh PKS pasca-pileg ini, bergabung dengan poros Jokowi, poros Aburizal Bakrie, poros Prabowo Subianto termasuk poros parpol Islam.

Namun, PKS bisa mengambil posisi tidak masuk koalisi dengan partai manapun, berada diluar koalisi, dan menjadi kekuatan oposisi.

Dengan tidak adanya partai yang mendapatkan suara mayoritas secara mutlak, maka lima tahun ke depan akan menghadapi 'hiruk pikuk' politik, dan PKS bisa mengggunakan momentum ini, melakukan konsilidasi dan fokus pada gerakannya di kalangan masyarakat, melakukan proses tranformasi. Menjelang tahun 2019.

Selama PKS melakukan koalisi politik, sejak tahun204, dan ikut pemerintahan SBY, tidak ada yang bisa membuat PKS menjadi kekuatan politik yang bermartabat, bahkan menjadi hina dan  bahan kritikan, PKS menjadi plesetan, akibat kasus korupsi daging sapi.

Langkah mengembalikan jati diri sebagai sebuah gerakan 'dakwah' yang pernah dibangun, bisa dimulai kembali, dan menjad faktor kontrol terhadap kekuasan manapun. Ini lebih mulia, dibandinga hanya mencari 'recehan' mendukung pemerintah melalui sebuah koalisi.

Salah satu fungsionari DPP PKS Zulkifliemansyah, mengatakan sampai saat ini PKS belum menentukan sikap politiknya terkait wacana koalisi partai politik menyongsong Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang. Zulkifliemansya menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan politik apapun. "Posisi sekarang belum ada keputusan mau berkoalisi dengan siapa atau beroposisi," tegas anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ketika ditanya tentang pernyataan sejumlah kader yang secara terang menolak untuk mendukung Jokowi, Zul memastikan hal tersebut merupakan suara pribadi kader. "Itu pendapat pribadi," Zul memastikan.

Jokowi sendiri mengharamkan bertemu dengan PKS. Pasalnya, Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah sudah menggebuk Megawati melalui akun twiternya, menulis tanda pagar #menolaklupa di akun twitternya yang berisi daftar "7 dosa" Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI. Ini gebukan Fahri yang sangat keras terhadap PDIP dan Mega. Semua yang dikatakan Fahri sebuah fakta.

Jika PKS sampai melakukan koalisi dengan PDIP dan mendukung Jokowi, itu berarti menelan ludahnya sendiri. Tidak konsisten. Apalagi, PDIP itu menjadi kandang 'Salibis, JIL, dan Syi'ah'. Beranikah PKS berada diluar koalisi, dan melakukan oposisi lima tahun mendatang? Tunggu. (afgh/dbs/voa-islam.com)