JAKARTA (voa-islam.com) – Hari kedua Ujian Nasional (UN) SMA/SMK diwarnai kontroversi masuknya profil Joko Widodo (Jokowi) dalam soal ujian. Jokowi disebut dalam salah satu soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Jenis pertanyaan itu adalah pilihan ganda. Pertama, dituliskan terlebih dahulu latar belakang Joko Widodo, mulai dari tanggal lahir, rekam jejak pendidikan, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi terkait UMP. Setelah itu, soal masuk ke pertanyaan yang menanyakan poin keteladanan Jokowi dalam kutipan wacana tersebut.
Sejumlah pihak menuding ini bagian dari kampanye terselubung demi meningkatkan pamor dan elektabilitas Jokowi pada pilpres mendatang.
Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin menilai adanya soal tersebut sudah termasuk bagian politisasi lembaga pendidikan. Menurutnya, Ujian Nasional sudah dijadikan ajang kampanye. Sehingga dirinya sangat menysalkan hal itu.
“Dengan alasan apapun, tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah. Apalagi jika hal itu di lakukan dalam soal ujian nasional SMA/SMK, karena sangat dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan ataupun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan obyek pada soal tersebut," katanya yang dikutip tribunnews.com, Selasa, 15 April 2014.
legislator PKS ini menyayangkan hal ini terjadi dan berharap untuk materi ujian tentang biografi tokoh seharusnya dapat mengambil contoh biografi tokoh yang lain. “Kan masih banyak tokoh berprestasi lain yang tidak terkait dengan kontestan politik saat ini”, ujarnya.
Berikut ini isi naskah UN yang bikin heboh itu:
Sementara itu, menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali menyebutkan, nama Joko Widodo seharusnya tak muncul karena waktunya berdekatan dengan waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Menurutnya, Jokowi sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI-P sehingga tak dapat seenaknya memasukkan sosoknya sebagai bahan ujian. Terlebih, peserta ujian adalah pemilih usia pemula yang bisa jadi akan terpengaruh oleh soal tersebut.
"Harusnya bisa diprediksi. Ini pembuat soalnya yang salah. Seharusnya dia bisa memprediksi, ini kan masa pemilu," kata Effendi saat dihubungi Kompas, Selasa (15/4/2014) pagi.
Efendi menilai, harus ada penjelasan dari Mendikbud Mohammad Nuh untuk mendapatkan informasi utuh mengenai masalah ini. Jika tak ada penjelasan, ia khawatir muncul interpretasi publik bahwa soal-soal itu muncul secara disengaja agar kelak ketika Jokowi menjadi presiden ada perhatian atau imbal balik yang diberikan untuk Mendikbud saat ini.
"Kita tagih penjelasan Mendikbud untuk menelusuri siapa pembuat soal dan apa motivasinya," ujarnya. [PurWD/dbs/voa-islam.com]