Lily Wahid: Rakyat Papua Tuntut Merdeka

Jakarta (voa-Islam) - Gara-gara UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, maka rakyat Papua terutama Papua Barat menuntut merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasalnya pada Pemilu Legislatif lalu, rakyat Papua Barat merasa dilecehkan KPU dan Bawaslu, dimana tidak ada satupun dari tiga anggota DPR RI yang mewakili Propinsi Papua Barat berasal dari kaum wanita. Sedangkan anggota DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota sangat sedikit dari kaum wanita bahkan banyak diantaranya bukan penduduk asli Papua alias pendatang.

“Ini masalah ketidakadilan yang dialami rakyat Papua ketika Pileg lalu. Jika Pemerintah Pusat tetap melantik dan mengesahkan anggota DPR RI dan DPRD Papua Barat, maka rakyat Papua Barat tidak hanya golput pada Pilpres nanti, tetapi juga tuntutan kemerdekaaan akan lebih besar,” tegas Lily Wahid, sebagai juru bicara para tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua Barat yang bertemu di Kantor DPP KNPI, jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (Jumat, 16/5).

kaum wanita Papua Barat merasa dilecehkan KPU dan Bawaslu mengingat tidak adanya wakil wanita di DPR RI, sedangkan di DPRD jumlahnya sangat minim

Menurut adik Gus Dur tersebut, kaum wanita Papua Barat merasa dilecehkan KPU dan Bawaslu mengingat tidak adanya wakil wanita di DPR RI, sedangkan di DPRD jumlahnya sangat minim. Untuk itu rakyat Papua Barat menuntut diadakannya Pileg ulang dan Cawapres harus dari penduduk asli Papua.  

“Pemerintah jangan mengesahkan dan melantik anggota DPR RI dan DPRD dari Propinsi Papua Barat yang bukan berasal dari putra asli Papua, sehingga kemudian diadakan Pileg ulang. Jika pemerintah tetap melaksanakannya, maka mereka akan menuntut negara merdeka yang terpisah dari NKRI,” ungkap mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut.

Sementara itu Irine, salah seorang anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Papua Barat kepada VOA-Islam menegaskan, pada Pileg lalu banyak terjadi money politics, sehingga banyak tokoh masyarakat termasuk dirinya yang mencalonkan kembali tidak terpilih. Sementara mereka yang tidak dikenal masyarakat tetapi main money politics justru terpilih. Inilah yang menimbulkkan kekecewaan berat rakyat Papua Barat.

“Kami sudah 50 tahun berada dalam NKRI dan 13 tahun Otsus, namun sampai sekarang rakyat Papau belum sejahtera dan masih bodoh,” tegas anggota Komisi 11 DPR RI dari FPG tersebut.

Untuk itu dirinya bersama para tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua Barat menuntut UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dijalanan dengan konsisten, anggota KPUD yang main money politics ditindak tegas dan kembali diadakannya Pileg ulang di Propinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari tersebut. [Abdul Halim/adivamamr/voa-islam.com]