HTI: Saatnya Khilafah Mengganti Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal

SENTUL (voa-islam.com) - Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) 2014 yang di selenggarakan di Sentul International Convention Center 27 Mei 2014 membuktikan gagasan Hizbut Tahrir untuk mengembalikan peradaban emas Islam dengan tegaknya Khilafah didukung pula oleh tokoh-tokoh di berbagai kalangan.

Ustadz Adhi Maretnas menyampaikan bahwa kerusakan demokrasi serta pertentangannya dengan aqidah Islam. Akibat kerusakan dan pertentangannya dengan aqidah Islam maka demokrasi tidak lagi layak digunakan sebagai sistem yang mengatur masyarakat.

Pandangan HTI terhadap Demokrasi dan pengaruh buruknya bagi kehidupan manusia. Demokrasi bertentangan dengan Islam dari segi aqidah, oleh karena harus ditinggalkan dan Demokrasi di Indonesia sudah membentuk persekutuan Politisi dan Pengusaha (Korporasi), sehingga slogan Demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat sudah berubah menjadi Demokrasi Dari Korporasi, Oleh Korporasi dan Untuk Korporasi.

Adapun pembicara selanjutnya Ustadz Agung Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa dalam perjalanan dakwah HTI sejak awal di tahun 80’an HT sudah menyampaikan bahwa negeri-negeri muslim masih dalam keadaan terjajah belum merdeka termasuk Indonesia, tentu saja pandangan HT ini sukar sekali diterima masyarakat saat itu yang merasa bahwa Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, bahkan selalu dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Namun dengan berjalannya waktu dan menguatnya dakwah, masyarakat semakin menyadari bahwa penjajahan asing masih bercokol di nusantara ini. Dan yang mengatakannya hal tersebut bukan hanya HT melainkan banyak tokoh dan organisasi di Indonesia.

Tahun 2014 – 2015 merupakan anak tangga berikutnya yang harus kita tapaki, Mengangkat opini untuk membongkar persekutuan penguasa dengan pengusaha khususnya Jaringan AS dan sekutunya serta Jaringan China Perantauan. Persekutuan Pengusaha dan Penguasa ini menjadikan negara sebagai instrumen bisnis untuk meraih keuntungan bagi kaum kapitalis semata walau dengan mengorbankan rakyat, inilah yang dinamakan Negara Korporasi.

Mudah-mudahan dengan membongkar kejahatan Negara Korporasi, kita bisa menyadarkan bahaya persekutuan penguasa dan pengusaha yang merugikan rakyat sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme sekaligus.

Demokrasi dan Kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan, Rakyat Indonesia adalah korban dari persekutuan Pengusaha dan Penguasa dalam bentuk negara korporasi dan Indonesia dalam bahaya Negara Korporasi atau Indonesia Darurat Negara Korporasi, ujarnya menutup orasi. [ummughiyats/abdullah/voa-islam.com]