Ketua MUI: Sejak Kapan PDIP Jadi Polisi Agama?

Seperti yang diberitakan oleh voa-islam, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencanaakan mengawasi para khatib Jum’at di masjid-masjid. Menurut salah seorang pengurus partainya. hal ini dilakukan karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif. (baca: Umat Islam Kecam Kebijakan PDIP Mata-Matai Khutbah Jumat).

Rencana dari partai PDIP ini jelas sekali sangat dikecam oleh kalangan umat Islam, salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Amidhan.

Intruksi agar kader PDIP mengawasi khatib dan khutbah Jum’at di masjid, dinilai sangat melukai perasaan umat Islam. Instruksi itu dinilai sebagai aksi provokatif yang dapat memicu gesekan di masyarakat.

“Pengawasan itu sangat melukai umat Islam, sejak kapan mereka (PDIP – red) menjadi polisi agama?” tanya KH. Amidhan seperti yang dilaporkan oleh harian Republika Sabtu (31/05/2014).

Jika polisi agama, sambung beliau, wajar jika adanya pengawasan terhadap masjid. Menurutnya sama seperti zaman penjajahan yang membicarakan politik langsung dilaporkan ke polisi.

KH. Amidhan menuturkan sesuatu hal yang biasa kalau bicara soal politik di masjid, yang tidak boleh adalah kampanye mengajak salah satu pasangan capres dan cawapres. Sambil mempertanyak kenapa hanya di masjid yang diawasi.

“Mengapa pengawasan hanya dilakukan di masjid, sedangkan gereja, pura, vihara, dan lainnya tidak” ujarnya.

Ketua MUI ini mengungkapkan tidak adil jika umat Islam mendapat perlakuan seperti itu. Lagi pula, khatib yang memberi khutbah di masjid tahu mengenai batasan untuk tidak berkampanye. [Baca: MUI: Pengawasan Kader PDIP Pada Khatib Jum'at Lukai Perasaan Umat Islam]

PDIP memang dikenal sebagai partai yang anti dengan Islam, seperti yang disampaikan oleh KH. Najih Maimoen Zubair. Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang dijegal oleh PDIP. Semua RUU bernafa Islam yang diajukan ke DPR pasti PDIP menolaknya. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornoaksi-Pornografi juga mereka tidak setuju. Sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.

Belum juga kadernya Jokowi menjadi presiden, PDIP sudah mengeluarkan program yang sangat melukai perasaan dan kehormatan dinul Islam, dengan mengawasi khatib Jum’at di masjid-masjid. Apa jadinya kalau kadernya nanti sudah jadi presiden, program-program apalagi yang akan dikeluarkannya dalam rangka menghancurkan Islam. Mungkin nanti kalau kadernya jadi presiden, yang jadi khatib-khatib Jum’at di masjid-masjid itu, semuanya dari kader-kader PDIP.

Mengawasi umat Islam dalam berpolitik merupakan program rezmi orde baru, program yang sudah usang. Jokowi sebagai kader PDIP dalam pidato-pidatonya selalu mengatakan akan membangun tradisi-tradidi baru. Tapi sepertinya itu hanya lah ‘pepesan kosong’ kalau nyatanya justru program-programnya yang dibuatnya hanyalah meniru tradisi-tradisi lama yang buruk, yang dulunya juga ditentang oleh mereka. Aneh dan lucu sekali PDIP ini... [PurWD/Adi/voa-isam.com]

* Penulis: Adi Permana Shidiq