Tak Hanya Inteli Masjid, Tim Jokowi-JK Akan Intai Badan Intelijen Negara

JAKARTA (voa-islam.com) - Tim sukses Jokowi-JK di Jawa Barat mewaspadai mobilisasi intelijen menjelang Pilpres 9 Juli.

Kordinator Tim Advokasi Jokowi-JK Jabar, Abdy Yuhana, meminta kesungguhan negara untuk tidak mengerahkan Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam Pilpres 2014.

“Yang kami harapkan adalah pemilu presiden 2014 akan berjalan dengan baik tanpa ada manipulasi dan intimidasi melalui cara-cara intelejen,” ujar Abdy di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Selasa (3/6).

Abdy menegaskan, dalam kampanye nantinya para relawan Jokowi-JK di Jabar akan bergerak melawan rumor menyesatkan di publik. Disinggung tentang pengawasan terhadap BIN, Abdy mengakui sangat sulit karena pola kerja BIN yang senyap.

“Kami mengakui memang susah mengawasi, namun kami akan kerahkan jaringan kami untuk memantaunya secara senyap pula,” paparnya.

Selain mengingatkan aparatur negara tetap netral, tim advokasi Jokowi-JK Jabar juga menuntut penyelenggara pemilu menjadi wasit yang adil.

MUI: Pengawasan Kader PDIP Pada Khatib Jum'at Lukai Perasaan Umat Islam

Pekan silam, Kamis (29/5) Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani, menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi-JK yang muslim agar memantau khutbah Jumat di masjid-masjid.

Instruksi tersebut terungkap lewat info yang diposting pada akun twitter berita PDIP @news_pdip, Kamis (29/5) kemarin.

MUI ikut bereaksi menanggapi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap khatib di masjid, sangat melukai perasaan umat Islam.

"Pengawasan itu sangat melukai umat Islam, sejak kapan mereka menjadi polisi agama?" tanya Amidhan di Jakarta, Jumat (30/5).

Jika polisi agama, sambung dia, wajar jika adanya pengawasan terhadap masjid.

"Sama seperti zaman penjajahan, bicara politik langsung dilaporkan ke polisi." Menurut dia, hal biasa kalau soal bicara politik di masjid, yang tidak boleh adalah kampanye mengajak salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Mengapa pengawasan hanya dilakukan di masjid, sedangkan gereja, pura, vihara dan lainnya tidak," kata dia lagi.

Menurut dia tidak adil, jika umat Islam mendapat perlakuan seperti itu.

Lagi pula, khatib yang memberi khutbah di masjid tahu mengenai batasan untuk tidak berkampanye.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya memang meminta kepada kader partai yang beragama Islam untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Eva beralasan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi - Jusuf Kalla banyak terjadi di masjid-masjid. Kader PDIP juga diminta untuk merekam khutbah khatib di masjid.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. [jabir/rmol/voa-islam.com]