Dinilai Akan 'Menghabisi' Aliran Sesat, 25 Ormas Islam di Jabar Mendukung Prabowo-Hatta

BANDUNG (voa-islam.com) – Dua puluh lima Ormas Islam Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Forum Silaturahim Ormas Islam (FSOI) wilayah Jabar, pada Kamis (05/06/2014) menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urut 1, Prabowo-Hatta, yang diusung oleh tiga parpol Islam (PPP, PKS, PBB) dan 1 parpol berbasis massa Islam (PAN). Pernyataan dukungan ini dilakukan di Bandung.

Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Barat, Ustadz Roinul Balad, salah seorang yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, setidaknya ada dua hal yang cukup penting dalam menghadapi pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli mendatang.

Pertama, bahwa memilih pemimpin itu wajib bagi setiap muslim dan diharuskan memilih yang ideal kalau sudah ada, apabila belum ada yang ideal maka bisa dipilih yang lebih sedikit madharatnya.

Kedua, bagi DDII, kita memandang bahwa kita bangsa yang mayoritas umat Islam membutuhkan penguasa atau presiden yang bisa menjaga kemurnian ajaran agama yang ada di Indonesia wabil khusus kemurnian aqidah dan ajaran agama Islam dari ancaman dan rongrongan oleh pihak-pihak yang merusak ajaran Islam itu semisal Ahmadiyah dan syi’ah.

“Kita melihat Prabowo Insyaa Allah bisa melakukan itu atau menertibkan masalah itu (Ahmadiyah dan syi’ah – red) katanya via pesan pendek kepada voa-islam Jum’at (06/06/2014).

Ditanya apakah gabungan Ormas Islam yang tergabung dalam FSOI itu akan ikut melakukan kampanye? Ustadz Roin mengatakan pihak insya Allah akan ikut kampanye dalam bentuk mengadakan pencerahan kepada umat akan pentingnya kekuasaan untuk mengawal aqidah (Islam) ini.

Adapun mengenai strategi PDIP yang akan mengawasi para khatib Jum’at di masjid-masjid, Ustadz Roinul mengatakan bahwa pengawasan kepada para khatib itu, jelas melanggar HAM dan konstitusi negara.

“Dalam hal ini, kalau PDIP atau tim sukses Jokowi melakukan itu (pengawasan kepada khatib Jum’at di masjid – red) itu berarti mereka (PDIP dan timses Jokowi – red) sudah tidak percaya kepada aparat dan konstitusi negara” jelasnya.

Baru-baru ini, tim bidang hukum pemenangan Jokowi-JK Trimedya Panjaitan juga melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial. Menurut Trimedya Panjaitan, jika menang, pemerintahan Jokowi-JK akan melarang peraturan daerah baru yang berlandaskan syari’at Islam, walau untuk daerah khusus Aceh dikecualikan. Ia juga mengatakan bahwa syari’at Islam itu bertentangan dengan Pancasila, dan menegaskan bahwa PDIP menganut ideologi Pancasila.

Bagaimana jadinya nasib negara yang berpenduduk mayoritas Islam, ini jika dipimpin oleh kader dari partai yang sangat anti-Islam? [PurWD/Adi/voa-islam.com]