5 Persoalan Utama yang Harus Diselesaikan Presiden Terpilih

BANDUNG (voa-islam.com) – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahayangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan bercerita, bahwa saat dirinya mengajar, selalu meminta kepada mahasiswanya untuk menuliskan lima persoalan bangsa yang sangat urgen, yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Setelah jawaban mahasiswa itu terkumpul, didapatlah 5 persoalan bangsa Indonesia saat ini, yang harus segera diselesaikan oleh Presiden Indonesia yang terpilih pada 9 Juli 2014 mendatang.

“Persoalan pertama adalah masalah korupsi. Kedua adalah persoalan dekandensi moral. Ketiga adalah krisis kepemimpinan” katanya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik bertajuk “Prospek Kualitas Demokrasi di Indonesia Pasca Pilpres Tahun 2014” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (18/06/2014) di Hotel Lingga, Bandung.

“Persoalan keempat itu adalah persoalan ketimpangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan persoalan kelima adalah persoalan penguasaan asing” tambahnya yang saat acara itu dipanelkan dengan Prof. Siti Zuhro peneliti dari LIPI.

Prof. Siti Zuhro sendiri dalam acara diskusi publik ini mengatakan bahwa undang-undang otonomi daerah yang saat ini ada disalah pahami oleh kepala-kepala daerah. Ia juga menuturkan bahwa para alim ulama dan ormas-ormas Islam harus mengawasi dan meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

“Ormas-ormas Islam harus menjadi juru moral untuk mengawasi dan meluruskan kekeliruan yang terjadi, karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dihadapan saya ini juga adalah para role mode suri teladan dari masyarakat Indonesia” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jabar. Drs. KH. A. Hafidz Usman dalam sambutannya mengatakan bahwa acara yang diselenggarakan oleh pihaknya ini bukan dalam rangka mengarahkan kepada salah satu calon presiden yang saat ini sedang bertarung. Walaupun dirinya mengaku sudah memiliki pilihandan berpesan dua hal kepada presiden terpilih nanti.

“Pertama, presiden terpilih nanti siapa pun itu tidak boleh menjadi Ketua Umum Partai, dan kedua, ibu kota Indonesia apapun kondisinya harus dipindahkan dari Jakarta” pungkasnya seraya menyarankan ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Cirebon.

Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Jabar ini dihadiri oleh para aparat dari Polri dan TNI. Selain itu hadir juga para alim ulama, ormas-ormas Islam, seperti dari Muhammadiyah, NU, Persis, dan Muhammadiyah. Hadir juga para ibu-ibu dari majelis-majelis taklim se-kota Bandung.

Presiden Indonesia lima tahun mendatang yaitu kalau tidak Prabowo berarti Jokowi. Pertanyaannya kemudian bisakah Prabowo atau Jokowi bisa menyelesaikan 5 persoalan utama bangsa ini dengan sistem demokrasi yang digunakannya? [PurWD/Adi/voa-islam.com]