Kementerian Agama Dapat Predikat WTP Dari BPK

Jakarta (Voa-Islam) - Meski dilanda isu korupsi dimana Menag Suryadharma Ali ditetapkan KPK sebagai Tersangka dan akhirnya mengundurkan diri, namun ternyata Kemenag masih mampu mendapat “hadiah” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai Kementerian yang bersih sehingga mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf Penjelasan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun anggaran 2013.

Dalam siaran pers dari Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) Kemenag yang diterima Voa-Islam.Com, Kamis (19/6), dijelaskan bahwa Opini WTP dari BPK ini merupakan yang ketiga kalinya, setelah tahun 2011 dan 2012 juga mendapatkan Opini serupa dari BPK.

“Hasil LKKA ini disampaikan anggota BPK RI di kantornya Jalan Gatot Subroto, Rabu (18/6) kemarin,” ujar Kepala Pinmas Kemenag, Zubaidi.

Dikatakannya, Kementerian Agama mensyukuri capaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dalam upaya mewujudkan good governance.

“Raihan opini ini merupakan bentuk konkrit keseriusan Kementerian Agama untuk melakukan perbaikan dan pembenahan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh dengan mengoptimalkan peran pengawasan internal Inspektorat Jenderal, yaitu mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan RKA K/L,” tegasnya.

Menurutnya, upaya tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi Kementerian Agama, terutama meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (compliance) dan memperkuat sistem pengendalian internal, termasuk untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selaian pencapaian opini WTP dari BPK RI, dalam bidang tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, Kementerian Agama konsisten sebagai kementerian dengan tingkat daya serap anggaran urutanketiga (mencapai 91.43%) dari sepuluh kementerian/lembaga yang memperoleh anggaran terbesar. Memperoleh Anugerah dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) UKP4 sebagai kementerian dengan hasil memuaskan atas penyerapan anggaran tahun 2013.

Sementara itu untuk tata kelola keuangan, Kementerian Agama tahun 2011 dan 2012 memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

“Jajaran Kementerian Agama menyadari, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 4.484 Satker, adalah tantangan tersendiri dalam mencapai target pembenahan sistem pengelolaan keuangan dan laporan keuangan kementerian setiap tahunnya,” jelasnya. [Abdul Halim/Voa-Islam.com]