PB HMI (MPO) Akan Gelar Aksi Nasional Tuntut Pro Jokowi Pemukul Kader HMI Jogja

TANGERANG (voa-islam.com) - Sabtu 22 Juni 2014 di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kabupaten Tangerang PB HMI (MPO) menggelar Pleno ke-2 yang juga dirangkaikan dengan Rapat Pimpinan Nasional HMI Cabang se-Indonesia.

Terdapat setidaknya ada 3 (tiga) agenda utama yang dibahas dalam Rapimnas PB HMI-MPO kali ini. Satu diantaranya adalah mengenai sikap dan aksi HMI-MPO secara nasional menanggapi isu-isu terkini. Dan isu yang sedang hangat ada di internal HMI-MPO adalah menanggapi kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum simpatisan rombongan kampanye Capres/Cawapres no. 2 Jokowi-JK Selasa, 17 Juni 2014 di Yogyakarta. Dalam persitiwa tersebut Akbar yang merupakan anggota HMI-MPO yang berstatus sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTK) HMI Cabang Yogyakarta menjadi korban sikap “premanisme jalanan” dari oknum simpatisan ini. Akbar yang saat itu sedang bertugas mengadakan pemantauan kampanye Pilpres 2014  dari PB HMI  di jalan Tamansiswa Yogyakarta, tepatnya di depan kampus Uiversitas Islam Indonesia (UII) mendapatkan bogem dari beberapa oknum yang saat itu sudah lebih dulu membuat keributan. Akibatnya Ketua PTK Cabang Yogyakarta tersebut mengalami luka memar dipelipis dan pipi.

Atas terjadinya peristiwa ini Puji Hartoyo Abu Bakar selaku Ketua Umum PB HMI-MPO  dihadapan peserta Pleno PB HMI mengatakan “HMI-MPO tidak bisa tinggal diam atas peristiwa ini, sebab ini adalah tindakan kriminal dan harus diproses secara hukum”. Ucapan Ketum PB HMI ini sontak mendapat respon positif dari fungsioanis PB HMI-MPO lainnya dan peserta sidang.

Cabang-Cabang yang hadir di persidangan menyepakati ucapan Ketua Umumnya. Mereka bersepakat akan mengadakan aksi turun jalan di depan Mabes Polri mendesak Kepolisian mengusut kasus yang menimpa anggota HMI-MPO Cabang Yogyakarta tersebut. Bahkan Cabang-Cabang HMI diseluruh Indonesia siap melakukan aksi solidaritas sekaligus mengecam peristiwa ini,bahkan mereka berkomitmen mengawal sampai ada proses hukum yang nyata. [HMIMPO/voa-islam.com]