Munarman: Jangan Berharap Dewan Pers Membela Media-Media Islam

JAKARTA (voa-islam.com) - Alhamdulillah, semarak acara Silaturahim Nasional 5 Tahun Voa-Islam bersama media Jurnalis Islam Bersatu (JITU) dan jurnalis media nasional yang peduli pada perjuangan Islam di Indonesia berlangsung sukses.

Acara yang berlangsung di Hotel Gren Alia Cikini (26/6) ini cukup interaktif dan penuh dengan tokoh media Islam nasional, seperti dari ANTV, Islampos.com, Kiblat.net, Bumisyam.com, Tabloid Suara-Islam, IDCNews.com, Radio Dakta, dan eks Redpel Tempo Amran Nasution.

Selain Hanibal Wijayanta, Amran Nasution, Aendra Medita, Syaikh Ghayats dan Yulianis, berkesempatan hadir pula Munarman SH yang memberikan pemaparan yang lugas dan tajam.

Munarman mengatakan bahwa media pers online sangat luar biasa kekuatannya. " Saat ini pers luar biasa kekuatannya, jadi tenang saja kalo ada yag fitnah kita, laporkan saja ke Polisi. Dewan Pers tak bisa apa-apa, tak bisa dicabut. Namun konteksnya dalam hal ini, media online atau media televisi selain ada undang-undang yang mengikatnya. Kalo Televisi UU Penyiaran, media online UU ITE." ucapnya lugas.

Jadi pihak yang tidak suka pada media online tidak bisa dijerat oleh Dewan Pers, akan tetapi mereka akan menggunakan peraturan lain untuk media online yaitu dengan UU ITE (Informasi, Transaksi Elektronika).

Jadi pihak yang tidak suka pada media online tidak bisa dijerat oleh Dewan Pers, akan tetapi mereka akan menggunakan peraturan lain untuk media online yaitu dengan UU ITE 

"Mereka akan menghajar disitu (dengan UU ITE), bukan UU Persnya. Dalam hal ini Dewan Pers akan berpihak itu pasti, ketika media dilaporkan yang tidak mendukung demokrasi, karena mandatnya pers itu menegakkan demokrasi, bukan menegakkan syariat Islam. Dewan Pers akan menganggap bukan produk pers." ucap Munarman lantang.

Munarman menambahkan, "media-media yang dianggap tidak mendukung demokrasi maka Dewan Pers akan menganggap bukan produk pers. Karena mandatnya UU pers tidak ada kata-kata menegakkan syariat Islam. Jangan berharap dewan pers membela media-media Islam".

Ironi demokrasi ya seperti ini. Mandat UU Dewan Pers adalah menjaga dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, tak peduli syariat Islam.

Jangan Berharap Dewan Pers Membela media Islam.

Munarman memberikan contoh "ketika tabloid Suara Islam dilaporkan Syafii Maarif ke Dewan Pers, Dewan pers mau menghajar kita". Lalu Munarman menantangnya dengan UU Pers, mereka tidak bisa apa-apa.

"Namun ketika laporkan media-media sekuler yang menghantam media-media Islam, Dewan Pers malah  'mereka bilang ini (media sekuler) dilindungi."imbuh Munarman.

Jadi memang posisinya demikian, semua ada keberpihakan. Jadi jangan berharap ada media yang netral. Disini selengkapnya

Bahkan Gunawan Mohamad 'Tempo' menyatakan media tak harus netral. Sastrawan dan jurnalis senior, Goenawan Mohamad, menegaskan bahwa media dalam pemberitaannya tidak harus netral. Hal terpenting, dia mengatakan, pemberitaan media tidak untuk memfitnah.

Media-media sekuler itu bohong itu omong kosong kalau mereka bilang tidak berpihak, jadi tidak ada media yang bebas dari keberpihakan. Bodoh kalo kalo kita dibodohi kita buta dengan dunia, fakta dan realitas.

"Media-media sekuler itu bohong itu omong kosong kalau mereka bilang tidak berpihak, jadi tidak ada media yang bebas dari keberpihakan. Bodoh kalo kalo kita dibodohi kita buta dengan dunia, fakta dan realitas. Mereka misinya anti islam." tegasnya lagi.

Jadi media massa adalah propaganda. Jadi ideologi mereka. Tak kan mungkin netral dan profesional. [Adivammar/voa-islam.com]