Menag Sebut ISIS Bertentangan Dengan Pancasila; Pengalihan Isu atau Ingin Kembali ke Era Orde Baru?

JAKARTA (voa-islam.com) – Sepak terjang gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang cukup banyak diberitakan oleh media-media online, terutama media online Islam, ternyata mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin menganggap kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah organisasi pergerakan yang berpaham radikal. Mereka menggunakan kekerasan demi memperjuangkan apa yang mereka yakini.

"Mereka ingin perjuangkan negara Islam di Iraq dan Suriah. Karena itu, umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan," kata Lukman Hakim dalam keterangan persnya, Jumat, 1 Agustus 2014.

Menurut Lukman Hakim, ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Pernyataan mereka yang menganggap Pancasila sebagai thogut (berhala) yang harus diperangi sudah sangat kelewat batas.

"Mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu bisa sebabkan kehilangan kewarganegaraan RI," katanya lagi.

Karena itu, Lukman Hakim mendukung aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menanganinya. Khusus kepada umat Islam Indonesia, dia meminta agar benar-benar mawas diri.

"Dakwah Islam itu mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan," katanya seperti yang di tulis oleh vivanews.

Menag berharap dalam memanfaatkan momentum Idul Fitri ini, setiap ormas Islam dengan bimbingan dan arahan ulamanya masing-masing mampu lebih mengintensifkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Di era globalisasi ini, kita harus mampu memperkuat diri sendiri guna menangkal anasir yang bisa mengusik keutuhan kita sebagai sesama umat beragama, berbangsa, dan bernegara," katanya.

Pernyataan Menag ini tentu saja akan menimbulkan berbagai macam tanggapan. Apakah pernyataan Menag ini adalah sebuah pengalihan isu? Karena baru-baru ini Menag mendapatkan banyak protes dari elemen umat Islam akibat pernyataannya atas pengakuan ajaran Bahai sebagai agama baru. Atau pengalihan isu atas berbagai beberapa dugaan kasus korupsi yang akan menjerat para elit politik?

Ataukah ini juga akan menjadi awal munculnya kembali gaya-gaya pemerintahan represif ala orde baru, yang tidak memberikan tempat kepada ideologi selain Islam? Pikiran ini tidaklah mengada-ada, kalau melihat presiden RI berikutnya (jika keputusan MK sama dengan keputusan KPU) diusung oleh partai yang anti terhadap Islam. Jika ini yang terjadi, tentu saja dari sekarang, umat Islam di Indonesia tentu harus bersiap-siap! [adi/voa-islam.com].