Penyebutan Jokowi Sebagai 'Presiden Terpilih' Itu Tindakan Makar

JAKARTA (voa-islam.com) - Rachmawati Soekarnoputri menilai media belum menunjukkan sikap yang netral sampai saat ini. Menurutnya, media belum melihat ada sikap yang berimbang.

"Pers juga tidak berbicara secara netral, saya masih melihat belum adanya sikap-sikap yang berimbang," katanya di rumahnya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

Rachmawati juga menyesalkan pernyataan media yang menulis Jokowi yang telah dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut sebagai presiden terpilih. Menurutnya itu sebuah tindakan makar, harusnya disebut sebagai calon presiden terpilih.

Disebut sebagai presiden terpilih itu makar, padahal semua media itu memberitakan presiden terpilih," imbuhnya.

Rachmawati juga sudah menyurati presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini. Karena Rachma menganggap ini sudah dualisme kepemimpinan.

"Saya sudah mensurati presiden SBY, ini apa namanya, dualisme kepemimpinan, ini makar," ujarnya.

Selain itu, Rachma menolak pihak asing yang mengucapkan selamat kepada Jokowi. Hal itu menciderai konstitusi, menurutnya SBY masih menjadi presiden RI dan publik harus menghormati itu.

"Kalau ada pihak asing yang mengucapkan selamat, itu menciderai konstitusi, dalam konstitusi ini sudah jelas presidennya masih SBY," bebernya.

PKKPI: Pelecehan Konstitusi Oleh Jokowi Cs & Meremehkan Presiden SBY

Tak hanya Rachmawati yang menulai telah terjadi pelecehan konstitusi dan dinilai melecehkan SBY sebagai presiden yang masih harus dihargai sampai 20 Oktober 2014.

"Ini pelecehan konstitusi dan dinilai melecehkan SBY sebagai presiden yang masih menjabat hingga 20 Oktober 2014, sementara Jokowi adalah belum "pasti" dan tak layak bicara soal ekonomi atau apapun. Pemberitaaan ini aneh dan terburu-buru" ucap pakar Pusat kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Aendra Medita kepada Voa-Islam.com.

Tatang Sumirat, Pakar lain dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) menyatakan pernyataan senada "Ini merusak tatanan negara yang sedang menjalankan demokrasi, kalau mau berlaku begi Jokowi harus tunggu waktu, jangan kesusu, ada saatnya dia kalau mau komentar soal fiskal atau apapun,"demikian ujar Tatang Sumirat dari Pusat kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI)  Sabtu 9/8/2014.

Ditambahkan Tatang, bahwa SBY harusnya juga bertindak dan menegur, jangan sekadar bilang tak etis atas didirikannya pemerintahan transisi. Dalam hukum negara pemimpin hanya satu dan harus hargai yang sedang berlangsung."Jika ini nterjadi zaman Soeharto kata makarmungkin diungkapkan dan ini layaknya pemerintahan Transisi itu sebenarnya makar,"jelas Tatang.

Simak saja liputan sebuah media nasional ini juga nampaknya sduah tak benar, media di cekokin dan banyak media yang juga tak sabar. "Ingin Jokowi cepat jadi presiden, padahal proses MK masih berlangsung. Hargai proses ini,"ungkapnya. [mer/whd/ahmedi/voa-islam.com]