View Full Version
Kamis, 21 Aug 2014

Prabowo-Hatta Masihkah Bisa Berharap Keadilan Dari MK?

JAKARTA (voa-islam.com) - Masihkah Prabowo-Hatta dan rakyat yang memilihnya bisa berharap kepada Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan perkara gugatannya dengan independen dan adil?

MK menjadi terpuruk dan bangkrut, ketika Ketua MK Akil Mochtar, di vonis seumur hidup oleh pengadilan Tipikor, karena Akil Mochtar, makan uang haram, sogokan dalam memutuskan sengketa pilkada.

Sekarang, MK harus memutuskan sengketa hasil pilpres 2014. Di tengah pengaruh dan tekanan internasional, dan Barat, khususnya Amerika. Menjelang keputusan KPU menetapkan hasil pilpres, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton datang ke jakarta, menemui SBY.

Menjelang keputusan MK hari, sebelumnya datang dua orang Senator Amerika dari Republik, McCian. McCain menemui SBY, dan  SBY mengatakan pilpres berlangsung demokratis. Adakah itu, berarti jaminan bagi Jokowi harus dimenangkan?

Hari ini, MK menggelar sidang perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 selama 14 hari, dan hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan pada Kamis (21/8/2014).

Berdasarkan jadwal dari humas MK, sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan ini akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Hingga pagi ini pun, para hakim konstitusi masih melakukan finalisasi draft putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Seperti diketahui, permohonan ini diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menilai telah terjadi kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan massif.

Dalam tuntutannya pemohon meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan meminta MK memutus sengketa hasil Pilpres dengan adil. Bagaimana sebuah pemerintahan dan presiden yang dihasilkan dari sebuah pemilihan yang curang?

Prof.Yusril Ihza Mahendra, sebagai saksi ahli di MK, menegaskan, beranikah MK mengambil keputusan seperti di Thailand, membatalkan hasi pemilu?  Ini pertanyaan yang paling mendasar dari Yusril, mengingat berlangsungnya pemilu yang melanggar undang-undang dan konstitusi.

Sedangkan pemilu di Indonesia menghabiskan anggaran negara Rp 21 triliun. Tapi, hasilnya hanyalah kecurangan belaka, dan ketidak jujuran. Indonesia memang bangsa yang tetap di jajah dan diperbudak oleh 'Asing dan A Seng'.

Mereka menginginkan pemimpin yang lemah, sehingga mudah di dekte, karena memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar terhadap Indonesia.  jj/dbs/voa-islam.com


latestnews

View Full Version