Keputusan MK Bukan Kebenaran Mutlak dan Bersifat Keadilan Substantif

JAKARTA (voa-islam.com) - Sudah dapat diprediksi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dimohonkan oleh pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Amar putusan mengadili menyatakan menolak eksepsi termohon (KPU), pihak twa erkait (Jokowi-JK), menolak permohonan pemohon (Prabowo-Hatta) untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang MK, Kamis (21/8/2014) malam.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan, bahwa permohonan Prabowo-Hatta perihal kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif tidak dapat dibuktikan. Selain itu, tentang Daftar Pemilih Khusus, dan Tambahan (DPK dan DPKtb) MK juga menganggap tidak bertentangan dengan hukum.

Terkait pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum adanya perintah MK, juga dibenarkan oleh lembaga pengawal konstitusi itu. Kemudian Mahkamah juga tidak menemukan bukti kecurangan terkait perolehan suara 0 persen untuk Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK 100 persen.

Selain itu, MK juga tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan KPU dan Jokowi-JK secara bersama-sama atau sendiri dalam melakukan kecurangan Pilpres.

MK yang pernah bangkrut secara moral, akibat Ketua MK Akil Mochtar, makan suap dan sogok saat memutuskan sengketa pilkada, dan Akil dibui seumur oleh Pengadilan Tipikor, maka keputusan MK tidak dapat diyakini kebenarannya secara mutlak.

Apalagi, nampak adanya campur tangan, dan tekanan dari fihak 'Asing' yang begitu luar biasa, sejak sebelum pemilu dan sampai pilpres, yang menginginkan Jokowi menggantikan kekuasasan SBY. Mantan Presiden AS, Bill Clinton datang ke Jakarta,sebelum KPU menetapkan hasil pilpres 2014.

Kemudian, dua orang Senator AS, diantaranya John McCain dari Partai Republik, datang ke Jakarta  dan bertemu dengan Presiden SBY, saat menjelang keputusan MK. SBY mengatakan kepada McCain, pilpres di Indonesia berjalan demokratis. Ini berarti sinyal diberikan kepada McCain, yaitu dukungan SBY kepada Jokowi. Hal ini mudah dipahami, karena SBY dikenal sebagai 'good boys' Amerika.

MK tidak mengindahkan atas terjadinya kecurangan pilpres yang disertai bukti-bukti, fakta-fakta dan  dan  hukum, dan tidak mendapatkan perhatian dari MK. MK tetap memutuskan menolak seluruh isi gugatan Prabowo-Hatta.

Karena itu, Prabowo-Hatta harus tetap memperjuangkan 62 juta pemilih, secara terus-menerus sebagai cita-cita yang hidup, sesudah keputusan MK.

Pilihan membangun kekuatan oposisi terhadap rezim baru di bawah Jokowi-JK, sebagai pilihan yang paling ideal bagi koalisi 'MERAH PUTIH', dan menolak setiap 'iming-iming' dari kubu Jokowi. Berada di luar pemerintahan Jokowi-JK, jauh lebih mulia, dan menjadi kekuatan kontrol dan pengimbang terhadap rezim baru itu.

Lima tahun ke depan, bangsa Indonesia akan bisa merasakan, bagaimana hidup dibawah rezim Jokowi-JK. Dengan lima tahun pemerintahan Jokowi-JK rakyat akan melihat dengan mata kepala, dan secara hati akan merasakan kenyataan, adakah Jokowi seorang pemimpin seperti banyak dikampanyekan oleh media pendukungnya. jj/dbs/voa-islam.com