Nah lho, 73% Publik Tak Sepakat Jokowi-JK Naikkan BBM

JAKARTA (voa-islam.com) - "Ayo Jokowi segera naikan harga BBM" sindir facebooker menyikapi desakan Jokowi pada Presiden SBY. 

 Jokowi bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia meminta, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Namun, kata Jokowi, SBY menganggap saat ini kurang tepat untuk mmenaikkan harga BBM. Gubernur DKI Jakarta itu juga tak menyebutkan kapan harga BBM bersubsidi akan dinaikan.

"Saya ini masih gubernur. Ini wilayahnya sekarang wilayahnya beliau (SBY). Beliau (SBY) menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," tambah mantan Walikota Solo itu.

Survei LSI : 73% Menolak Kebijakan Naikkan BBM

Untuk melihat respon rakyat pada kebijakan Jokowi yang katanya siap tidak populer, maka Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai 'harapan dan ancaman pemerintahan Jokowi-JK' usai dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014 mendatang.

Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang. "Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.

Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata.

Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah," kata peneliti LSI Rully Akbar di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/8). "Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi," lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan.

Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif. "Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih.

Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu," kata Rully. Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Mayoritas publik menjawab tidak setuju jika dalam 6 bulan pertama akan menaikkan BBM sebanyak 73,17 persen, sementara yang menjawab setuju hanya 21,46 persen. Sisanya menjawab tidak tahu sebanyak 5,37 persen," jelasnya.

Lebih lanjut publik menginginkan mayoritas kabinet Jokowi-JK dari kalangan profesional. Hasil survei menyebutkan, kabinet Jokowi-JK terlalu banyak kompromi politik dalam menentukan komposisi menteri kabinet. "Publik menginginkan mayoritas kabinet dari kalangan profesional.

Hasilnya sebanyak 61,42 persen publik yakin kabinet diisi menteri dari kalangan profesional bukan dari partai. Sementara 25,89 persen tak masalah dari partai atau profesional. Sisanya 7,6 persen yakin menteri Jokowi berisi politisi," kata Rully.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen. [ahmedi/gnews/voa-islam.com]