Pesawat Presiden Akan Dijual, Jusuf Kalla Menolak Langkah PDIP

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengusulkan, kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk menjual pesawat kepresidenan, agar dapat menghemat anggaran operasional. “Kepemimpinan Jokowi-JK harus ada efisiensi seperti pada perjalanan dinas pemerintah.

Termasuk pesawat kepresidenan sebaiknya dijual saja. Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat kepresidenan dijual, jangan sampai pemimpin menyuruh orang sederhana tetapi tidak memberikan contoh kesederhanaan,” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (1/9).

Menurut Maruarar Sirait, terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan. Hal ini sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDIP terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir. Pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.

“Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun,” kata Maruarar Sirait. Maruarar Sirait juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini, mendorong pengalokasian keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara, serta menaikkan cukai rokok dan minuman bersoda.

Dari cukai rokok kalau dinaikkan Rp100 perak saja, bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, dan orang tidak ada yang berhenti merokok jika cukainya naik, termasuk minuman bersoda. “Jika berbagai opsi itu telah dilakukan dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, barulah pemerintah bisa mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi,” tegasnya.

JK Tak Setuju Dengan Ara Soal Pesawat Presiden Dijual

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan, tidak sepakat dengan usulan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait untuk menjual pesawat kepresidenan. Menurut dia, menjual pesawat RI 1 bukan solusi untuk menghemat anggaran.

“Iya (jangan dijual), bagaimana pun negara-negara besar harus dikunjungi, bukan berarti kalau dijual tidak ada ongkos lagi, justru ongkosnya akan lebih besar lagi,” kata pria yang akrab disapa JK itu di Jakarta, Rabu (3/9/2014).

JK mengatakan, Presiden harus mengunjungi sejumlah tempat sehingga akan menguras biaya jika harus menggunakan pesawat airbus sewaan.

“Apalagi, kalau Pak Jokowi nanti blusukan, kalau sewa pesawat lebih mahal lagi. Kalau saya, pakai pesawat kecil saja,” ujar dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Harus dikaji, pesawat ini untuk efisiensi, untuk kebanggaan atau untuk apa,” terang Maruarar.

Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir, setelah ada upaya penghematan dari pemerintahan Jokowi-JK.

Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.
“Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun,” kata dia. [antara/ahmedi/voa-islam.com]