Bagaimana Dengan 600 Kabupaten/Kota Harus Pemilihan Langsung?

JAKARTA (voa-islam.com) - Dampak dari pilkada langsung sangat mengancam masa depan Indonesia. Di mana terdapat hampir 600 kabupaten dan kota. Jadi dengan satu tahun 300 hari, dipastikan akan berlangsung pilkada setiap hari. Bagaimana  KPUD mempersiapkan pilkada setiap hari?

Berapa biaya yang harus dihabiskan digunakan untuk pilkada? Belum lagi potensi konflik. Setidaknya selama 2009-2014, sudah terjadi 190 konflik, dan berujung di MK (Mahkamah Konstitusi).

Jadi praktis selama 5 tahun, MK hanya mengurusi sengketa pilkada. Maka, menurut Sri Bintang Pamungkas, sebaiknya pemilihan langsung hanya pemilihan presiden saja. Karena, campur tangan 'asing dan a seng', atau ujung-ujungnya sogok-suap terhadap MK, seperti yang dialami oleh Ketua MK Akil Mochtar, yang harus dipenjara seumur hidup.

Dibagian lain, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usulan Presiden SBY. 

"Masalahnya, RUU Pilkada itu kan, pada awalnya proposal Pak SBY," ujar Fahri Hamzah seusai memberi paen untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Sahid, Jakarta, Ahad, 21 September 2014. 
 
Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan pembahasan ihwal pilkada--langsung atau tidak langsupg--awalnya merupakan usulan SBY setelah mendapat hasil riset dari Kementerian Dalam Negeri.

"Lalu muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," kata dia. Fahri mengatakan RUU Pilkada sebetulnya usulan SBY yang baik untuk kemajuan desa dan ekonomi. 

Fahri menegaskan penyelenggaraan pilkada melalui DPRD tidak menyalahi konstitusi. "Konstitusi enggak bilang begitu, kok," kata dia. Fahri menjelaskan konstitusi hanya mengenal pemilihan langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden. "Makanya jangan diputar-putar lagi, enggak demokratis segala macam," kata dia. 

Pilkada melalui DPRD, menurut Fahri, berdampak baik bagi masyarakat dari segi penghematan anggaran. Oleh karena itu, dia mengatakan Koalisi Merah Putih tetap berpegang kepada prinsip untuk mengubah pilkada menjadi lewat DPRD.

"Kami percaya studi Kemendagri itu baik. Terutama setelah ada UU Desa, kami tetap pilih kepala daerah melalui DPRD," kata dia. 

Memang, kalau pilkada langsung yang bakal menang para calon yang didukung 'asing dan a seng', karena mereka didukung dana besar dan  media mainstream yang bisa mengubah opini, dan mempengaruhi pendapat rakyat. Seperti kemenangan Jokowi sekarang. [jj/dbs/voa-islam.com]