Usai Dilantik Jokowi Akan Menggali Liang Kuburnya Sendiri?

JAKARTA (voa-islam.com) - Jika terjadi pelantikan Jokowi sebagai presiden, 20 Oktober, pertama kali, Jokowi akan menggali liang kuburnya sendiri, saat usai pelantikannya. Karena, dia sudah tidak tahan, pasti mengumumkan kenaikan harga BBM yang direncanakan naik Rp.3000 perliter.

Saat Jokowi mengumumkan kenaikan BBM itu, galian kuburan sudah menanti Jokowi. Rakyat akan berteriak, "Engkau pembunuh rakyat", dan tak terhindari aksi jalanan dari rakyat. Huru-hara akan tidak akan pernah bisa dikendalikan. Walaupun, pasti ada usaha-usaha 'menentramkan' rakyat yang marah.

Sekarang para 'begundal' Jokowi sudah merekayasa melalui media massa, media sosial, dan telivisi dengan menempatkan Jokowi sebagai pembawa berkah bagi rakyat, pemimimpin rakyat, pelindung rakyat, dan pembawa kemakmuran rakyat, tapi dengan kenaikan BBM, semuanya rakyat akan menjerit.

Bahkan, para 'begundal' Jokowi  dengan gaya penuh kepalsuan, mengajak rakyat melawan Koalisi Merah Putih, yang dituduhnya sebagai anti demokrasi, dan berkhianat terhadap rakyat, akibat kalah voting lima kali di parlemen.

Para 'begundal' Jokowi di media-media telivisi seperti MetroTV, membuat kata baru, "Koalisi Jokowi dan Rakyat". Dengan cara melakukan talk show, dan mengundang pengamat 'botak' Ikrar Nusa Bakti, yang selalu penuh nafsu kemarahan terhadap Koalisi Merah Putih dengan kata-kata busuk dan penuh racun.

Para 'begundal' Jokowi mengklaim, seakan rakyat hanya menjadi milik Jokowi. Padahal, Jokowi itu hanya mendapatkan suara 52 persen, dan PDIP hanya mendapatkan suara 18 persen. Tidak banyak. Tapi, mereka selalu mengklaim sebagai kekuatan rakyat. 

APBN 2015, sudah di syahkan oleh DPR periode 2009-2014, dan menjadi undang-undang. Menurut Jokowi-JK dengan APBN 2015, tidak mungkin akan dapat leluasa melaksanakan program-program yang menjadi kebijakannya. Mestinya, Jokowi-JK mencari solusi yang sangat radikal, tanpa harus membuat rakyat menjadi lebih susah hidupnya. Jokowi tidak mudah dapat memenuhi janjinya, seperti saat kampanye.

Terkait dampak dari subsidi BBM. Memang, hal sangat mudah, tanpa banyak mikir, penguasa tinggal memerintahkan mencabut subsidi BBM. Tapi, rakyat mereka akan hancur lebur hidupnya, akibat terkena dampak kenaikan BBM, terutama kenaikan harga-harga kebutuhan pokok mereka.

Kalau ada konpensasi berupa 'Bantuan Tunai Langsung' dari pemerintah, hanya berapa bulan dapat berlangsung? Dibandingkan dengan kondisi buruk yang bakal mereka alami?

Bahkan, Daeng Ucu (JK) sudah dengan tegas, siap tidak populer akan menaikkan BBM, yang diamini oleh Jokowi. Seakan langit akan runtuh, dan pemerintahan akan bangkrut, kalau tidak menaikkan BBM. Saat pertamakali Jokowi bertemu dengan SBY, di Denpasar, Bali, yang diucapkan kepada SBY, permintaan Jokowi agar subsidi BBM dicabut oleh SBY.

Kekawatiran dampak kenaikan BBM terhadap rezim Jokowi itu, sudah disuarakan oleh pengamat Ekonomi Universitas Katolik Widaya mandira Kupang, Thomas Ola Langoday mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo tidak bisa langsung menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. 

"Jika pemerintahan Jokowi usai dilantik langsung menaikkan harga BBM akan berimbas pada turunnya daya beli masyarakat, ruginya usaha kecil menengah, serta menambah angka kemiskinan yang diperkirakan sebesar 1,5 persen," ujarnya, Kamis (9/10/2014).

Penundaan ini bertujuan agar ada kebijakan yang harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu akibat dari kenaikan itu. Seperti halnya kenaikan harga sebesar Rp1.000, pemerintah harus memberikan penguatan pendapatan sekitar Rp250 ribu. Ini sebagai bentuk perimbangan daya beli masyarakat. 

Apabila tidak ada kebijakan perimbangan pendapat bagi penduduk miskin, maka secara tidak langsung pemerintah bisa saja semakin memiskinkan mereka dan jumlahnya tentu lebih banyak lagi," tambahnya. Jadi Jokowi digembar-gemborkan sebagai pro-rakyat itu palsu.

Sebelumnya, PDIP sebagai kekuatan oposisi selalu menolak kenaikan BBM oleh pemerintahan SBY. Tapi, begitu berkuasa, pertama-tama yang dihancurkan rakyat kecil.

Sama seperti Mega saat berkuasa yang selalu mengaku pelindung 'wong cilik', justru kebijakan ekonomi sangat liberal, dan tidak sama sekali pro-rakyat. Megawati menjual asset negara seluruhnya, termasuk Indosat, Bank BCA, Bank Danamon, Kapal Super Tanker, dan bahkan memberikan ampunan kepada para konglomerat hitam (Cina) yang sudah merampok BLBI Rp.650 triliun. 

Sekarang, Jokowi berkuasa, tapi dia akan dikontrol oleh Koalisi Merah Putih, dan tidak bisa seenaknya mengelola negara, seperti di zamannya Mega. Jokowi berada dibawah kontrol Koalisi Merah Putih. Tapi, para 'begundal' Jokowi, sekarang terus melakukan kampanye yang menyesatkan, dan menempatkan Koalisi Merah Putih, seakan musuh rakyat. [jj/dbs/voa-islam.com]