Rachmawati: Kami Buat Petisi Rakyat Menggugat, Kami Minta Pelantikan Jokowi Ditunda

JAKARTA (voa-islam.com) - Babak baru kasus korupsi Jokowi senilai Rp 1,3 Triliun semakin menjadi-jadi dan berpotensi mengganggu pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke tujuh. Hal ini dapat ditelusuri benang merahnya dengan serangan intelektual dan gugatan hukum yang dihelat Rachmawati Soekarnoputri dari Front Pelopor dan Faizal Assegaf dari Progres 98 melakukan jumpa pers (15/10) yang digelar dikediaman Rachmawati di Pejaten Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu Rahmawati yang juga adik kandung Megawati Soekarnoputri menyatakan "Menindaklanjuti laporan kami ke DPR. Kami buat petisi rakyat menggugat. Kami meminta pelantikan Jokowi ditunda, ada persoalan hukum. Ada persoalan yang belum selesai terutama KPK dan kejaksaan. Bukti sudah kami serahkan ke pimpinan DPR. Pilpres banyak kecurangan dan kamu sudah sampaikan. Selain petisi, laporan, gugatan kami punya solusi besara yang saat ini memprihatinkan, seperti di pinggir jurang. Kami memberikan solusi balik ke UUD 45. Semua peristiwa yang terjadi, yang sudah diganti dari konstitusi proklamasi ke liberal. Hasilnya sudah liat sendiri, seyogyanya penegak hukum untuk kebenaran dan kebenaran."

Ia pun menambahkan ada ketidakberesan dengan laporan rekening Jokowi di luar negeri yang telah dibantah oleh KPK dalam hal ini Komisioner KPK, Adnan menyatakan Jokowi clear, bersih diluar negeri.

Ia pun menambahkan ada ketidakberesan dengan laporan rekening Jokowi di luar negeri yang telah dibantah oleh KPK dalam hal ini Komisioner KPK, Adnan menyatakan Jokowi clear, bersih diluar negeri. "Menyikapi reaksi dari pimpinan KPK, laporan rekening Jokowi ke luar negeri gak bener. Kasus Solo juga kami hadapkan, tidak ada fitnah kita laporkan mengada-ada. Itu belum disentuh sebagai saksi pelapor. Alat bukti, rekening, laporan, keuangan yang katanya dikorupsi tidak pernah disentuh. Harusnya diverifikasi, kenapa tiba-tiba sudah tidak terbukti, darimana. Saya bisa hadirkan yang namanya Pak wahyu dari Solo. Kenapa laporan saya tidak ditindaklanjuti pada 2012."

Dalam kesempatan itu, anak kandung biologis dan ideologis Bung Karno ini menegaskan "Ketika kami ke DPR, tidak diproses, kirim surat ke KPK, kejaksaan agar gelar perkara, dianggap angin lalu. Ini preseden buruk pimpinan negara tidak clean dan clear. Indonesia jadi negara terkorup nomor 5, gimana mau mulai kalau institusi penegak hukum begitu. Kejaksaan Agung juga sama. Itu jelas-jelas Jokowi sebagai gubernur kuasa anggaran Udar Pristono dan Drajat Adhyaksa. Menghadirkan belasan saksi, gubernur yang buat SK tidak diperiksa. Saya sarjana SH, masa tidak terbukti, belum ada gelar perkara. Semua saksi tahu, Jokowi launching bis rongsokan. Klo di ABRI gak kepake, prajurit gak salah, atasannya, gubernur. Damkar, menlu hari Sabarno diperiksa. Masalah Kejaksaan Agung, ada apa, laporan pertama diterima KPK, ada apa? Sprindik harusnya di KPK. Kejaksaan punya atasan, presiden, harusnya presiden tahu, harus diperiksa tapi malah ditutup."

"Saya mengimbau dalam pertemuan kali ini, menegakkan kebenaran dan keadilan, semua anak bangsa komponen di tanah air, mari kita bersikap. Saya harap mereka bertanggungjawablah. Harus bersikap. Dalam bela negara bersikap yang jujur dan adil. Ini akan jadi preseden buruk terus menerus." tegasnya.

Apabila masih terlantik, berarti dibiarkan. Rasanya saya sangat tidak patut, apalagi kita melihat, kedepannya juga sudah bukan rahasia lagi, kedatangan tokoh-tokoh duinia, ini ada apa. Ini sangat disayangkan jika Jokowi mereferendum Papua

"Apabila masih terlantik, berarti dibiarkan. Rasanya saya sangat tidak patut, apalagi kita melihat, kedepannya juga sudah bukan rahasia lagi, kedatangan tokoh-tokoh duinia, ini ada apa. Ini sangat disayangkan jika Jokowi mereferendum Papua." imbuhnya lagi.

"Kemarin saya somasi gubernur Kalimantan Barat, jika jokowi dihegal akan referendum. Begitu mahal, hanya demi jokowi mengorbankan kesatuan bangsa. Moralitas apa yang terjadi. Kami bukan fitnah, kami pnya data komplit." sesalnya pada wartawan yang hadir.

Menurut Rachmawati Jokowi adalah proxy kapitalisme dunia, "Proxy kapitalisme sudah jadi gurita, Jokowi dengan agen imprealisme ini, ada konsesi politik, bisnis, ujung-ujung nya penjualan aset negara. Ternyata benar, ada referendum Papua, ada perpanjangan kontrak Freeport."

"Tunda, selesaikan dulu persoalan hukum, ini paling fair." tutupnya dalam jumpa pers Front Pelopor dan Progres 98. [wahid/adivammar/voa-islam.com]