Megawati Powerfull Dalam Menentukan Kabinet Kerja Presiden Jokowi?

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua Umum PDIP Megawati, nampaknya sangat ‘powerfull’ dalam menentukan susunan kabinet  kerja yang dipimpin Presiden Jokowi. Pos-pos bidang politik dan ekonomi, diisi oleh tokoh PDIP atau orang ‘dekatnya’ Mega.

Mega benar-benar sadar dan  ‘prepare’ ingin mengantarkan Presiden Jokowi sampai 2019, dan kembali menjadi ‘the winner’ periode berikutnya.

Setidaknya dibidang Polhukam (politik, hukum dan keamanan), ada Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Tjahjo akan melakukan pengelolaan gubernur, bupati  dan walikota seluruh Indonesia.

Dengan dipegangnya Kementerian Dalam Negeri oleh PDIP, infrastruktur pemerintahan bisa dimanfaatkan PDIP. Ini bernilai sangat strategis dalam penggalangan kekuatan politik di tingkat daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menko Polhukam di pilih seorang perwira angkatan laut, Tedjo Edy, yang menjadi salah satu penasehat ‘Tim Transisi’. Mengapa pilihan Mega dan PDIP tidak kepada Jendral Luhut Binsar Panjaitan atau Jendral Hendropriyono?

 Keduanya sudah berkalang membantu Mega dan Jokowi saat berlangsung pemilihan presiden. Mungkin resistensi dari berbagai kelompok dan kekuatan politik, terhadap Luhut dan Hendro terlalu kuat, sehingga jatuh pilihannya kepada Tedjo Edy. Tedjo Edy akan melindungi pemerintahan Jokowi, dan menjaga stabalitas politik, selama lima tahun pemerintahan Jokowi.

Tokoh militer yang selama ini sudah dekat dengan Mega, yaitu Jendral Riyamizard Riyacudu, diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Mengapa dipilih Riyamizard? Padahal, Riyamizard ini mendapatkan tantangan dari sejumlah LSM, yang dibelakangnya Amerika. Ini menyangkut ‘trust’ Mega kepada Riyamizard yang sudah lama terbangun.

Tokoh lainnya, yang sangat dekat Mega, yaitu Rini Sumarno diangkat menjadi Menteri BUMN, yang akan mengelola ribuan triliun asset negara. BUMN jatuh ke tangan orang yang sangat dekat dengan Mega. Sekalipun, sebelumnya sudah beredar kabar yang tidak nyaman tentang Rini Sumarno yang konon mendapatkan kartu ‘kuning’ dari KPK.

Apakah dengan duduknya Rini Sumarno di BUMN itu, nantinya BUMN akan menjadi 'amunisi' bagi PDIP dan Jokowi menjelang periode berikutnya? Ini masih perlu dilihat dan dibuktikan. Apakah benar-benar komitmen Jokowi benar-benar jelas, dan hanya mementingkan rakyat?  Masih perlu dibuktikan dalam perjalanan pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan.

Tentu, diatas semuanya itu, tampilnya ‘anak mama’ yaitu Puan Maharani, diangkat menjadi Menko, yang sebelumnya banyak dikritik dan diragukan kemampuannya. Tapi mendapatkan posisi yang sangat strategis di kabinet Presiden Jokowi, sebagai Menko.

Mega memang tetap ‘powerfull’ dan menjadi ‘king maker’ dalam penyusunan cabinet Presiden Jokowi.  Mega sendiri menempatkan Jokowi hanyalah sebagai ‘petugas partai’. Ini sangat tergambar secara  eksplisit dalam format dan tokoh-tokoh yang duduk di dalam Kabinet Kerja. [dimas/dbs/voa-islam.com]