Burukrasi Atau Birokrasi

JAKARTA (voa-islam.com) - Kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat ditentukan oleh komposisi kabinet mendatang. Mahasiswa menilai, Presiden Jokowi belum terlambat untuk membentuk kabinet sesuai dengan harapan publik.

"Mahasiswa tidak mau dukung mendukung soal siapa yang pantas di kabinet, intinya, kabinet kompromi hanya akan menghasilkan "burukrasi" bukan birokrasi," ujar Sintia Aulia Rahmah, jubir Koalisi Mahasiswa UIN (KMU), di Jakarta, Sabtu (25/10).

"Burukrasi" tersebut, menurut Sintia berakibat pada pelayanan publik, karena akan lebih banyak didominasi oleh konflik elit daripada kerja riil seperti yang sering digembor-gemborkan oleh Presiden Jokowi saat kampanye pilpres lalu.

Selain itu, ia mengaku memiliki tiga resep khusus untuk Presiden agar terhindar dari "burukrasi" dalam menjalankan pemerintahannya nanti.

Pertama, Presiden harus menyusun kabinet berdasarkan rekam jejak bukan hasil kompromi koalisi. "Janji membentuk zaken kabinet sudah terlanjur kadaluarsa, harapan terakhir yang penting bukan kompromi antar elit koalisi," jelasnya.

Resep kedua, menurut Sintia adalah tidak mendaur ulang kabinet, dengan memasukan orang-orang orde baru, dan yang terakhir, rekam jejak calon menteri harus dinyatakan clear oleh lembaga hukum.

"Tiga resep itu kalau dilaksanakan secara konsisten akan membuat kabinet Jokowi-JK kedepannya tahan masuk angin, kami tidak ingin ditengah jalan menteri jadi tersangka korupsi dan lain-lain," pungkas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. [ahmed/voa-islam.com]