Suguhan Dari PDIP dan Pemerintah Jokowi Kepada Rakyat

JAKARTA (voa-islam.com) - Sepuluh hari pemerintahan Jokowi sudah memberikan hadiah, dan menjadi berita di berbagai media massa secara masif. Belum seratus hari rakyat sudah mendapat suguhan dari pemerintahan baru yang sangat menarik.

Suguhan pertama, rakyat sangat terperangah dengan ditangkapnya seorang yang dituduh menghina Presiden Jokowi. Tukang sate melalui facebooknya dituduh menghina Presiden Jokowi. Langsung digelandang oleh polisi. Inilah awal pemerintahan Presiden Jokowi.

Dibandingkan dengan SBY, waktu itu, baru saja dilantik fotonya sudah diinjak-injak dan dibakar. Bahkan ada aksi demo di Bunderan HI yang membawa kerbau, dan pantat kerbau itu ditulisi "Si Bu Ya". Tapi, SBY tidak memerintahkan aparat kepolisian menangkap para demonstran yang sudah menghinanya.

Suguhan kedua, perpecahan PPP yang sungsang sengkarut, dan langsung pemerintah mengesahkan hasil Muktamar PPP di Surabaya. Ini modusnya persis di zaman Orba. Dibikin pecah. Kemudian, kelompok yang mendukung pemerintah menang, dan selanjutnya diakui sebagai yang legal.

Untung Golkar berhasil diselamatkan oleh Aburizal Bakri. Meskipun, sudah ada unsur-unsur 'pengkhianat' di dalam Golkar, tapi langsung dipecat. Kemudian, mati angin dan tidak melanjutkan gerakannya.

Tapi, pemerintah Jokowi-JK, pasti mempunyai tujuan yang bersifat strategis, bagaimana melemahkan Koalisi Merah Putih, pasti strategis sama yang sekarang dijalani oleh PPP.

Suguhan ketiga, lahirnya DPR tandingan, yang dikomandani oleh Koalisi Indonesia Hebat, dan sebagai promotornya PDIP. Karena, tidak mendapatkan jatah pimpinan DPR, MPR, dan Komisi-Komisi di DPR. Koalisi Indonesia Hebat, membuat mosi kepada DPR yang sekarang di kuasai oleh Koalisi Merah Putih.

Mereka tidak bisa terima dengan dikuasai DPR, MPR, dan Komisi-Komisi, dan terus mengumangkan isu, bahwa Koalisi Merah Putih, mau menjegal dan menjatuhkan Presiden Jokowi. Bahkan, Koalisi Indonesia Hebat, meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu.

Padahal, landasan penyusunan pimpinan DPR, MPR, Komisi-Komisi yang dimenangkan oleh Koalilsi Merah Putih itu MD3. MD3 pun sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tidak ada yang melanggar konstitusi. Artinya, MD3 sah sebagai landasan undang-undang di DPR.

Suguhan yang keempat dari pemerintahan Jokowi, awal Januari, begitu rakyat Indonesia bangun, harga BBM sudah naik. Kenaikan BBM itu, sudah sejak awal menjadi perhatian Jokowi dan JK. Bahkan, ketika Jokowi bertemu SBY di Bali, pertama-tama yang diminta Jokowi, agar SBY menaikan BBM. Inilah empat suguhan yang ada dari pemerintah Jokowi.

Tentu, suguhan yang sangat menarik lagi dari Presiden Jokowi, mengangkat menteri maritim, yang gemar merokok, badannya di 'tato', dan yang menarik lagi, konon memiliki suami lebih dari satu. Sungguh sangat menakjubkan hadiahnya kepada rakyat.

Memang, semua yang disangka baik itu, belum tentu baik, dan sekarang rakyat menikmati pemerintahan baru, entah sedih entah bahagia. Nikmati saja. Hidup di dunia tidak terlalu lama. Bersabarlah dengan segala kesulitan dan penderitaan, nanti aka ada kemudahan. [dimas]