Mosi Tidak Percaya Koalisi Indonesia Hebat Bikin Bangkrut Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) – Polariasi dan perpecahan semakin jelas. Perpecahan dan polarisasi itu, berawal dari hasil pemilu legislatif, dan pilpres  Implikasi dari pileg dan pilpres itu, terus berkembang sampai sekarang. Nampak polarisasi dan perpecahan tidak berhenti, meskipun Prabowo sudah menghadiri pelantikan Jokowi-JK, sebagai presiden dan wakil presiden.

Babak baru perpecahan itu, lahir di tempat wakil rakyat alias DPR, ketika Koalisi Indonesia Hebat, membuat mosi tidak percaya terhadap  DPR, dan membuat DPR tandingan. Gerakan Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi pendukung Jokowi itu, dimotori oleh FDIP.

FDIP bukan hanya memotori mosi tidak percaya terhadap DPR hasil pemilihan legislatif yang sudah disyahkan oleh KPU dan dilantik oleh Mahkamah Agung, tapi bertindak sangat destruktif saat pemilihan Ketua DPR. Sampai suasana sangat kacau saat berlangsung pemilihan.

Begitu pula, saat pemiliha Ketua Komisi-Komisi,unsur-unsur PPP yang sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, sampai menungkirkan kursi. Semua tontonan yang sangat tidak menarik bagi rakyat.

Sekarang Koalisi Indonesia Hebat menuduh kelompok Koalisi Merah Putih, sebagai tiran, ingin menjegal pemerintahan Jokowi, dan bahkan mengeluarkan tuduhan ingin melengserkan Jokowi dari kekuasaan.

Penyakit ‘paranoid’ yang berlebihan itu, membuat bertindak diluar nalar, dan melanggar kaidah-kaidah hukum dan undang-undang yang berlaku. Semua tindakan Koalisi Merah Putih itu, memiliki landasan dan dasar hukum yang jelas. MD3 itu sudah menjadi undang-undang.

PDIP sudah mengajukan gugatan terhadap MD3 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusan MK, menyatakan MD3 tidak melanggar konstitusi. Jadi jelas duduk persoalannya.

Sekarang Koalisi Indonesia Hebat mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu, membatalkan MD3. Padahal, MD3 sudah di uji oleh MK, dan dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Koalisi Merah Putih tidak melakukan campur tangan atau menganggu ketika Presiden Jokowi dan Mega menyusun kabinet. Mega, Jokowi, dan JK bebas menentukan pilihan, terhadap tokoh-tokoh, termasuk memilih siapa saja.

Tapi, sekarang mengapa Koalisi Indonesia Hebat, membuat mosi tidak percaya terhadap DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.

Dibagian lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyayangkan lahirnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan dari koalisi yang mendukung Jokowi-JK. "Itu bentuk ketidak dewasaan berpolitik," kata Prabow seusai menghadiri muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Suryadharma Ali di Grand Sahid Hotel.

Prabowo mengatakan keberadaan pimpinan Dewan tandingan merugikan rakyat dan bangsa. Sebab mereka bisa mengganggu kinerja parlemen. "Kalau tidak puas, masa iya, harus bikin tandingan," kata dia.

Koalisi pendukung Jokowi-JK membentuk pimpinan Dewan sendiri lantaran kecewa dengan Koalisi Merah Putih  yang menguasai seluruh alat kelengkapan legislatif. Mereka menunjuk Pramono Anung dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR, sementara wakilnya adalah Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai NasDem, Syaifullah Tamliha dari Partai Persatuan Pembangunan, serta Dossy Iskandar Prasetyo dari Hanura.

Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya  mengatakan ulah koalisi pendukung pemerintah yang membentuk pimpinan DPR tandingan bisa dikategorikan ilegal. Sebab, pimpinan DPR yang mereka tunjuk tidak dilantik oleh Mahkamah Agung. "Selama tak dilantik oleh Mahkamah Agung, bisa dikatakan ilegal," kata politikus Golkar itu.

Langkah Koallisi pendukung Jokowi, hanyalah akan membuat pemerintahan Jokowi bangkrut.Karena dengan Koalisi Indonesia Hebat membuat DPR membuat kerja pemerintahan Jokowi tidak akan jalan. Apalagi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan, termasuk perubahan APBN pasti akan dimintakan persetujuan DPR. [dimas/dbs/voa-islam.com]