Arbi Sanit : DPR Tandingan Membahayakan Kebijakan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Pakar politik Arbi Sanit melihat perkembangan yang terjadi di DPR seperti rapat yang digelar fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat hari Jumat (31/10) akan membahayakan berbagai kebijakan pemerintah, ujarnya.

Koalisi Indonesia Hebat dalam rapat yang mereka sebut paripurna memilih lima pimpinan DPR. Koalisi pendukung Presiden Jokowi ini merencanakan akan menggelar rapat konsolidasi hari Senin dan juga mengundang fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih.

Namun pengamat politik Arbi Sanit mengatakan langkah ini akan menghambat penerapkan kebijakan. "Pemerintah tidak bisa meloloskan berbagai kebijakan baru. Misalnya masalah BBM. Tidak bisa dinaikkan kalau DPR tidak setuju. Lalu, pemerintah tidak punya uang karena anggarannya lebih banyak di subsidi BBM, kata Arbi.

Politisi dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon menekankan rapat itu perlu mereka lakukan sebagai apa yang ia sebut 'koreksi' di masa depan.

"Kalau soal absah atau tidak absah memang menjadi sumir yah. Tapi yang penting, kami ingin melakukan koreksi untuk ke depan agar jangan sampai model seperti ini terjadi lagi," kata Effendi.

Hal senada dikemukakan oleh pakar hukum tata negara, yaitu Jimly Assidiqy dan Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan tidak ada DPR tandingan. Sikap Koalisi Indonesia Hebat itu, bisa merusak sistem ketata negaraan.

Jadi langkah yang diambil Koalisi Indonesia Hebat itu, tak akan menyelesaikan masalah. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, tak setuju dengan DPR tandingan. [dimas/dbs/voa-islam.om]