Apakah Megawati Mendukung DPR Tandingan?

JAKARTA (voa-islam.com) - Di mana posisi dan sikap Megawati, ketika DPR terbelah? Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengakui bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan langkah pembentukan DPR tandingan yang dilakukan fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat.

Namun, kata dia, pembentukan pimpinan DPR tandingan tersebut harus dilakukan agar pimpinan DPR resmi tidak bersikap semena-mena.

"Kita juga (tidak setuju). Semua enggak setuju ada DPR tandingan, itu sekadar sarana agar pimpinan DPR tidak semena-mena menjadi pimpinan DPR, karena mereka itu perwakilan rakyat, bukan perwakilan fraksi Koalisi Merah Putih," kata Basarah saat ditanya sikap Megawati terkait pimpinan DPR tandingan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Megawati, kata Basarah, sejak awal prihatin dengan kondisi DPR yang tidak seimbang karena semua pimpinan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Oleh karenanya, lanjut dia, Megawati menginstruksikan kader PDI-P untuk mengambil langkah inisiatif.

"Laksanakan fungsi Dewan sebagaimana diatur peraturan dan undang-undang. Kalau ada hak diamputasi, harus mengambil langkah politik," kata Basarah menirukan instruksi yang disampaikan Megawati.

Akhirnya, kata dia, PDI-P dan fraksi KIH lain, yakni PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP, mengadakan rapat untuk mencari solusi. Akhirnya diputuskan untuk membentuk DPR tandingan.

Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk sudah mengadakan sidang paripurna dan rapat konsultasi sendiri. Selanjutnya, DPR tandingan ini akan membentuk komisi dan alat kelengkapan Dewan sendiri.

Ini artinya sama saja Megawati merestui DPR tandingan. Parlemen akan semakin ricuh. Pemerintahan Jokowi tersandera, dan menjadi tidak efektif menjalankan roda pemerintahan. Karena, tidak ada legitimasi dari DPR kebijakannya.

Sementara itu, Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan, 'Prabowo kalah pemilihan presiden saja, kemudian tidak membentuk presiden tandingan, ungkapnya.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku prihatin dengan rencana pembentukan pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Akbar menilai rencana tersebut hanya membuat situasi semakin tidak kondusif.

"Saya harapkan rekan-rekan yang menyebut tandingan, sebaiknya tidak melanjutkan, karena membuat suasana menjadi tidak kondusif," ujar Akbar, seusai menghadiri konferensi pers Partai Golkar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014).

Akbar mengatakan, para pimpinan DPR saat ini, adalah pimpinan yang telah sah sesuai undang-undang, dan dilantik langsung oleh Mahkamah Agung. Akbar juga mengatakan, mekanisme pemilihan ketua DPR telah dilakukan dengan mekanisme yang demokratis.

Akbar menilai, jika terjadi dualisme kepemimpinan dalam DPR, hal itu akan mempengaruhi citra DPR di mata publik. Menurut dia, rakyat akan sulit untuk memberikan kepercayaan terhadap pemerintah.

"Terus terang saya sangat prihatin. Image DPR di mata publik, bagaimana bisa dihormati, bagaimana bisa dianggap menjadi milik rakyat?," kata Akbar. Lucunya justru yang membuat DPR tandingan adalah partai-partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Apa yang hebat?

(dimas/dbs/voa-islam.om)