Gara-Gara BBM Naik, Jokowi Bisa Dimakzulkan

JAKARTA (voa-islam.com)  - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tega menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurutnya, kebijakan tersebut jelas telah melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi bisa saja dijatuhkan (impeach) karena kebijakannya itu.

"Bila ada yang jahil bisa diimpeach (dijatuhkan) oleh DPR," kata Rizal dalam dialog interaktif di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Rizal, MK telah memutuskan BBM merupakan kebutuhan strategis rakyat. Pemerintah pun tidak bisa seenaknya menentukan harga BBM bersubsidi pada mekanisme pasar.

"Artinya harga BBM tidak boleh lebih tinggi dari biaya ekonomi produksi," tegas Rizal.

Rizal yang juga pakar ekonomi ini, menambahkan, rakyat sebenarnya bisa menelusuri perbedaan pendapat yang terjadi pada beberapa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut, lanjut Rizal bertentangan dengan ideologi PDIP yang kerap berkoar-koar pro wong cilik.

"Ada dua atau tiga politisi PDIP yang berbeda pendapat,ini harus ditelusuri. Artinya ini bertentangan dengan ideologi PDIP," pungkas Rizal.

Seperti diketahui, sejumlah politisi PDIP menolak kenaikan harga BBM seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Bahkan Effendi siap jika harus dipecat dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Hal ini berbeda dengan Rieke yang akhirnya luluh menerima kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat ini. Padahal sebelumnya, Rieke bersuara lantang menolak kenaikan harga BBM.

"Saya kan cuma outsourcing di PDIP. Kapan dihire kapan dipecat. Anytime, bisa putus hubungan kerja. Bagi saya, yang penting anak-anak saya tidak akan dipermalukan oleh ayahnya," kata Effendi saat disinggung soal luluhnya sikap Rieke atas kenaikan harga BBM. [syahid/oz/voa-islam.com]