JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi seperti tidak peduli dengan siapapun sesudah dilantik menjadi presiden. Presiden baru itu, langsung mengambil kebijakan dan keputusan politik yang berujung dengan kontroversi. Ini akan menimbulkan konplikasi politik, dan menimbulkan kacaunya situasi di Indonesia.
Melihat kondisi yang ada, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan agar Jokowi lebih hati-hati terhadap lingkar dalam (inner circle) baik staf maupun penasehatnya terkait saran dan nasehat yang nyatanya berujung blunder.
"Jokowi harus hati-hati pada orang-orang disekelilingnya atau penasehat-penasehatnya. Kami ingin mengingatkan Jokowi mengenai hal ini,? kata Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Fahri menyebut tiga kebijakan yang dilakukan Jokowi yakni soal langkah Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly terkait konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta serta kebijakan kenaikan harga BBM.
"Sudah sering diingatkan banyak pihak juga pakar, apa boleh buat. Kalau ada problem itu biasanya berat bagi presiden untuk menanggung beban akibat politiknya, karena kita tentu enggak mungkin diam, kata Fahri.
Fahri menyebutkan DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya bisa melakukan hak interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah? Kalau DPR sebagai institusi memutuskan tidak puas atas jawaban pemerintah baru diajukan hak angket atau penyelidikan atas kebijakan pemerintah tersebut, tambah Fahri.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pemerintah saat ini sedang bersandiwara dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membangun infrastruktur dan ekonomi produktif. Sebab, ujar Fahri, harga minyak mentah dunia sedang berkurang, bahkan jauh di bawah asumsi APBN.
"Bilang saja kami nggak bisa cari uang dari tempat lain, uang itu adanya di kantong rakyat, ya kami ambil dari kantong rakyat biar lebih gampang. Terbuka saja, jujur aja," ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).
Menurutnya, ia masih belum mengerti dengan pernyataan pemerintah mubazir memberikan subsidi kepada seluruh rakyat Indonesia. "Jadi nggak usah bilang ini mubazir kita bakar uang setiap hari. Jangan begitu, bikin sakit hati orang," kata Fahri dengan nada jengkel.
Wakil Sekretaris Jenderal Fraksi PKS tersebut meminta pemerintah untuk tidak lagi bermalu-malu kucing untuk memberitahu tujuan sebenarnya menaikkan harga BBM.
"Bilang saja mohon maaf kami pengen ambil uang dari rakyat, nggak bisa ngambil uang dari tempat lain, itu lebih fair," kata Fahri.
Fahri mengimbau Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati agar tidak dikelabui oleh orang-orang di pemerintahannya. Ia tekankan bahwa Jokowi harus benar-benar berpikir jernih supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.
"Pak Jokowi dianggap orangnya lurus. Nah, sekarang mulai muter-muter orang ini. Jadi kasian dia," kata Fahri.
Persoalan politik yang mengitari Jokowi tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Komplikasi politik tidak mustahil akan melilit pemerintahan Jokowi. Alih-alih pemerintahan Jokowi bisa bekerja cepat, pemerintahan ini justru hanya fokus kerja politik menangkis persoalan komplikasi politik.?
Dengan jargon 'kerja, kerja, dan kerja', nampaknya Jokowi ingin segera mewujudkan impiannya. Termasuk ingin memangkas subsidi BBM yang berdampak buruk bagi kehidupan rakyat kelas menengah kebawah.
Ini bagian dari langkah Jokowi yang sangat kontroversi, di tengah harga minyak dunia turun $ 75 dollar/perbarel, Jokowi menaikan harga BBM. [jj/dbs/voa-islam.com]