Menaikkan Harga BBM; Bukti Penguasa Neolib, Dzalim dan Khianat

MAJALENGKA (voa-islam.com) - Setelah diawali dengan berbagai iklan yang membiuas pikiran masyarakat bahwa menaikkan harga BBM adalah seolah harga mati yang mesti diambil maka akhirnya pemerintah berketetapan untuk menaikkan harga BBM terhitung mulai 18 Nopember 2014.

Tentu saja keputusan tersebut menuai protes keras dari masyarakat. Salah satunya dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sejak awal menolak kenaikan harga BBM. HTI menyatakan dengan tegas bahwa kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang dzalim dan khianat, sekaligus menjadi bukti nyata tak terbantahkan bahwa rezim penguasa saat ini bukanlah penguasa yang peduli dengan rakyat tetapi rezim penguasa yang menghamba kepada kepentingan para pengusaha (kapitalisme) terutama asing.

Demikian disampai dalam aksi damai HTI DPD II Majalengks Menolak Kenaikan Harga BBM. Aksi digelar pada hari Sabtu 22 Nop 2014 pukul 15.30 – 17.30. Aksi dilaksanakan  usai shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Al Imam Majalengka, para peserta melakukan pawai menyusuri jalanan utama kota Majalengka, melewati pendopo, pasar mambo, pujasera dan masuk ke Jl. KH. Abdul Halim.

Dengan diiringi orasi dan yel-yel 'tegakkan syariah khilafah, campakkan demokrasi & sistem ekonomi liberal', selanjutnya pawai berhenti di depan DPRD Majalengka. Para peserta pawai kemudian membagikan leaflet penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM kepada warga masyarakat yang ada di sekitar alun-alun kota Majalengka dan para pengguna jalan.

HTI dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Ketua HTI DPD II Majalengka H. Aa Fachrurrozi, SP., MP menyatakan, kebijakan menaikkan harga BBM menegaskan bahwa pemerintah telah membohongi rakyatnya.

"Apa benar bahwa subsidi BBM akan dialihkan untuk kesejahteraan rakyat? Sementara setelah harga BBM naik faktanya harga-harga sembako naik, transportasi naik, inflasi naik, beban hidup semakin bertambah, kemiskinan meningkat, mereka juga dipalak pajak dalam seluruh sektor, belum lagi harus membiayai sendiri biaya kesehatan mereka, dengan SJSN, dan sebagainya. Mana, bukti kenaikan harga itu untuk kesejahteraan rakyat?," paparnya.

Maka yang pasti ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa selama pemerintahan dibangun diatas asas Demokrasi dam Kapitalis Liberalis seperti Indonesia selama ini maka sepanjang itu pula dipastikan akan lahir kebijakan yang dzalim dan khianat terhadap rakyat, sebaliknya menguntungkan para kapitalis (perusahaan). Kekayaan berlimpah tidak sedikitpun mensejahterakan rakyat.

"Kebijakan menaikkan harga BBM adalah salah satu bukti bahwa Kebijakan tersebut hanya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, dan ini artinya kedzaliman. Pada sisi lain akan menjadi jalan perusahaan terutama asing menguasai kekayaan alam, antara lain Migas, dari mulai hulu hingga hilir. Maka dari mulai pengeboran dan produksi hingga pemasaran (tempat berjualan BBM) semua dikuasai swasta dan asing. Akhirnya pemerintah lepas tangan tidak lagi mengurusi hajat hidup rakyatnya, dan rakyat mesti membeli kebutuhan pokok hidupnya dengan harga mahal kepada perusahaan swasta dan asing yang tentu lebih mengutamakan keuntungan dibanding mensejahterakan rakyat," jelasnya.

Maka, katanya, inilah kenyataan yang mendorong HTI membangun kesadaran masyarakat untuk menolak tegas kebijakan pemerintah tersebut. Karena rakyat sedang menghadapi kedzaliman penguasa.

Maka sebagaimana ditegaskan Rasul Saw pilihan sikap yang harus diambil adalah mengubah dengan tangan (kekuasaan), menasihati dengan lisan atau mengingkari dengan hati.

"Shahabat bertanya pada Rasul, 'siapa pemimpin bodoh (sufaha') itu?', jawab Rasul, mereka adalah para pemimpin sesudah aku, mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnah (jalan)-ku, siapapun yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kedzaliman mereka bukanlah bagian dari aku dan aku pun bukan bagian dari mereka, mereka tidak akan masuk ke telagaku. Sebaliknya, siapa pun yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak menolong kedzaliman mereka maka mereka adalah bagian dari aku dan aku pun bagian dari mereka, mereka akan masuk ke telagaku'" (HR. Al Hakim).'

Oleh karena itu menurut HTI, menaikkan harga BBM dan kebijakan apapun yang melanggengkan liberalisasi ekonomi dan demokrasi kapitalisme adalah bertentangan dengan syariat Islam. "Hanya dengan Syariah dan Khilafah lah kesejahteraan yang didambaikan dan hadirnya pemerintahan yang pro rakyat akan terwujud" tegas KH Aa Fachrurrozi yang juga pengasuh pesantren Mansyaul Huda Kadipaten. [syahid/abuziad/voa-islam.com]