BKLDK: Naikkan Harga BBM, Rezim Jokowi-JK Tidak Pantas Didukung dan Harus Diganti

BANDUNG (voa-islam.com) - Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) mengadakan aksi damai dengan tema “Tolak Kenaikan Hara BBM, Tolak Liberalisasi Migas” yang diadakan pada Selasa, 25 November 2014. Aksi dimulai dengan longmarch dari Masjid Pusdai jam 08.45  WIB, menuju Gedung Sate dan berakhir di depan gedung DPRD tingkat I Jawa Barat. 

Pada aksi hari ini BKLDK ingin menyampaikan aspirasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para Wakil Rakyat secara khusus. 

“Berdasarkan hasil kajian Kami, kebijakan menaikan harga BBM sangat tidak tepat mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa. Selama ini Pemerintah hanya mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan pemasalahan migas,” kata Mashun Sofyan selaku Koordinator Aksi.

Selan itu, permasalahan fundamental seperti liberalisasi migas atau rendahnya penyerapan anggaran sama sekali luput dari pandangan Pemerintah. Padahal kalau semua permasalahan itu diselesaikan maka akan postur APBN akan lebih berimbang atau bahkan surplus, tidak seperti sekarang ini. 

Pada kesempatan ini juga, BKLDK mengeluarkan beberapa pernyataan sikap diantaranya adalah kebijakan kenaikan harga BBM tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk melayani kepentingan asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari setiap kebijakan yang pro asing selalu dilaksanakan oleh pemerintah, seperti kenaikan harga BBM agar mendekati harga pasar internasional atau kewenangan bagi kontraktor asing untuk menguasai kekayaan negeri kita yang sebelumnya disebut dengan agenda liberalisasi. Maka harus ditolak.

Mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk meninjau kembali kelayakan Pemerintah Jokowi-JK dalam memimpin negeri ini. Dengan kebijakan liberal seperti itu, rezim ini tidak pantas didukung dan harus diganti

Dampak yang timbul akibat kenaikan harga BBM, seperti naiknya harga kenaikan bahan pokok akan menimbulkan keresahan dan gejolak sosial di masyarakat jika tidak diimbangi dengan meningkatnya daya beli. Sebelum itu terjadi, maka kebijakan ini harus ditolak dan dibatalkan.

Mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk meninjau kembali kelayakan Pemerintah Jokowi-JK dalam memimpin negeri ini. Dengan kebijakan liberal seperti itu, rezim ini tidak pantas didukung dan harus diganti.

Kekayaan alam negeri ini, kalau dikelola dengan cara yang benar sesuai dengan Syariat Islam, niscaya akan memberikan kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam. Tidak seperti saat diatur oleh sistem kapitalis seperti sekarang. Oleh karena itu, ganti sistem kapitalis dengan sistem Islam.

Dalam pandangan Islam, kekayaan alam masuk dalam kategori kepemilikan umun sehingga penguasaannya harus oleh negara agar keuntungannya dikembalikan pada rakyat sebagai pemilik dari kekayaan alam itu sendiri. Maka, segala macam bentuk privatisasi dan liberalisasi sumber daya alam harus ditolak.

Dengan demikian, BKLDK akan tetap konsisten untuk menolak setiap kebijakan dzalim yang bersumber dari hukum buatan manusia. Sudah saatnya kita kembali pada hukum Allah SWT.

Aksi ditutup dengan mengucapkan doa dan peserta membubarkan diri secara sporadis. [syahid/dani/voa-islam.com]