Larang Munas Partai Golkar, Anak Buah Jokowi Dituding Bodoh

JAKARTA (voa-islam.com) - Pengamat Politik Sigma Said Salahudin menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Tedjo Edhy Purdijatno orang bodoh. Ini terkait peryataannya yang meminta Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali.

"Bodoh, pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Tedjo itu tidak paham konstitusi. Dia tidak mengerti bahwa kegiatan partai politik itu dijamin oleh konstitusi sebagai manifestasi dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat," ujar Said ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11).

Jika ada dinamika yang terjadi diinternal Partai Golkar dan sempat menimbulkan kericuhan, kata Said, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi pemerintah untuk menghambat pelaksanaan kegiatan Munas Partai Golkar dengan cara melarang kepolisian mengeluarkan izin acara.

"Jadi kalau alasannya karena dikhawatirkan akan muncul kembali kericuhan saat Munas di gelar di Bali sehingga berdampak negatif bagi pariwisata di provinsi itu, pemikiran itu adalah cara pandang yang keliru," ujar Said.

Lagi pula, dia menambahkan, kericuhan yang terjadi saat rapat internal Partai Golkar hanya keributan kecil dan tidak bisa dikualifikasi sebagai suatu ancaman atau gangguan keamanan yang berskala besar.

"Polri kita ini hebat. Mengamankan Munas Golkar bagi Polri itu urusan "seujung kuku'. Nah, Tedjo ini mungkin mengira Polri sebagai institusi 'cemen' yang tidak akan mampu mengamankan Munas," pungkas Said.

Di tempat terpisah, Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan mantan menteri yang memiliki latar belakang dari partai Partai Nasdem, salah satu partai politik koalisi Jokowi-JK ini sebagai sebuah pernyataan offside

"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tak sepantasnya ia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik,” kata Fadli Zon seperti yang dilansir kompas, Rabu (26/11/2014).

Fadli menyarankan kepada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini, “jika yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan munas adalah kisruh, Menko Polhukam seharusnya menindak tegas dalang kekisruhan, bukan lantas melarang penyelenggaraan munas," tambahnya. [PurWD/robiawan/voa-islam.com]