Menko Polhukam Tedjo Edy dan Menhakam Ryamizard Minta Polri Dibawah Kementerian

JAKARTA (voa-islam.com) - Dua pejabat penting di pemerintahan Jokowi, yaitu Menko Polhukam Edy Tedjo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai Kepolisian RI sebaiknya berada di bawah kementerian tertentu. Alasannya, kesibukan presiden yang dinilai luar biasa. 

"Presiden itu repot, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi presiden. Kalau ada dualisme, masih ada Menhan. Tidak bisa presiden sekarang mengurusi polisi, repot dia," kata Ryamizard di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.

Ryamizard menilai cepat atau lambat kepolisian nantinya akan berada di bawah kementerian. Alasannya, hampir di seluruh dunia kepolisian berada di kementerian tertentu. 

"Di bawah kementerian apa nanti terserah presiden," kata Ryamizard. Lagi pula, TNI juga sudah berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ryamizard mengaku belum membahas masalah ini dengan Presiden Joko Widodo.

Ryamizard menilai pada dasarnya tiap menteri mampu membawahi kepolisian. Ryamizard mencontohkan dalam kasus bentrok polisi dan TNI di Batam, sebagai Menhan dia bisa langsung mengumpulkan perwira Polri untuk membicarakan bentrok tersebut.

Ryamizard enggan mengomentari usulan bahwa sebaiknya kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. "Banyak orang bilang begitu, tapi bukan saya. Nanti melampaui presiden," kata Ryamizard.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan para panglima komando utama operasional di Istana Bogor. Pertemuan dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Dalam pertemuan itu, tiap panglima komando utama menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Dibahas pula, mengenai kesejahteraan, alutsista, masalah di perbatasan, dan radikalisme.

Memang, sebaiknya polisi tidak dianak 'emaskan' yang berdasarkan undang-undang polisi berada dibawah langsung presiden. Sedangkan TNI berada di bawah departemen Pertahanan. Jadi sekarang polisi seperti mendapatkan perhatian khusus, sejak zaman reformasi dengan posisinya dibawah presiden. [jj/dbs/voa-islam.com]