Bakal Perang Bubat Antara Jokowi Dengan Golkar Aburizal Bakrie

JAKARTA (voa-islam.com) - Paska Munas Bali, nampaknya  bakal terjadi perang ‘bubat’ antara Jokowi dengan Aburizal Bakrie. Akibat keputusan yang diambil oleh Munas Golkar, menolak Perppu SBY, yang menginginkan pilkada langsung dengan sejumlah syarat.

Munas Golkar di Bali menjadi momentum bakal terjadinya konflik yang lebih dahsyat antara Jokowi dengan Golkar-Aburizal Bakrie. Konflik antara Jokowi dan Golkar-Aburizal Bakrie ini, semakin mencabik-cabik kehidupan nasional bangsa.

Keputusan Golkar di Bali langsung mendapatkan tantangan oleh Jokowi melalui Seskab Andi Widjajanto (anak Theo Syafi'i) yang mengatakan Pemilihan secara langsung adalah sesuatu ‘ yang tidak bisa ditawar lagi’.

Selanjutnya, pernyataan keras Andi disusul dengan peringatan keras terhadap Lapindo Brantas, yang belum memenuhi tanggung jawabnya 780M kepada korban Lapindo.  Masalah LAPINDO yang sudah 6 tahun belum selesai ini menjadi kartu truf pemerintah Jokowi untuk mematikan dan menggulung Aburizal Bakrie, dan sekaligus menghancurkan Golkar dan Koalisi Merah Putih.

Dalam pernyataannya Andi dengan keras mengatakan bahwa Pemerintah Jokowi akan mempertimbangkan bertindak tegas. Termasuk menyita asset perusahaan milik Aburizal Bakrieini. Saat ini pemerintah akan melakukan koordinasi antara BPLS dan perencanaan pembangunan guna menyita asset Bakrie.

Inilah perang yang sebenarnya bakal terjadi antara Jokowi dengan Aburizal Bakrie di masa mendatang. Pemerintahan Jokowi akan terus berusaha melemahkan dan menghancurkan Golkar, sebagai kekuatan politik, yang sekarang menjadi tulang punggung Koalisi Merah Putih. Dengan kehancuran Golkar, maka pemerintahan Jokowi akan dapat melenggang, tanpa adanya kekuatan oposisi di parlemen.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengundang kelompok Golkar yang sudah menjadi  bagian dari kepentingan rezim Jokowi, yang menyebut diri mereka ‘penyelamat partai’ di Semarang, Jum’at sore. Langkah ini tidak terlepas dari usaha melemahkan Golkar kubu Agung Laksono cs, yang sudah terang-terangan mendukung Jokowi.

Dibagian lain, Menkopolhukam Tedjo Edy, menegaskan akan menjamin munas Golkar dari kubu ‘penyelamat’ di Jakarta, Januari 2015. Ini seperti PPP yang hancur dari dalam, akibat sejumlah pengurusnya membuat PPP tandingan yang disponsori oleh Romi, dan kemudian mendapatkan pengesahan dari Menkumham, Loly.

Politik ‘devide at impera’ zaman Soeharto sekarang berlangsung lagi di era rezim Jokowi. Persis di zaman Soeharto, yang intinya pemerintah Jokowi tidak ingin dikontrol oleh kekuatan oposisi di perlemen. Kecenderungan menjadi tirani, semakin nampak dengan kejadian yang dialami oleh PPP dan Golkar sekarang ini.

(dimas/dbs/voa-islam.com)