Soal Penyelesaian Kasus HAM, KontraS Kecewa Dengan Jokowi

Jakarta (voa-islam.com) - Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) Haris Azhar menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan kasus Pelanggaran HAM oleh pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak lebih baik dari Presiden sebelumnya.

“Ketika dia masih menjadi capres, dia bisa berjanji dan dia bisa mengingat peristiwa-peristwa pelanggaran HAM, seperti orang hilang, Wiji Tukul, dan sebagainya, tapi ketika ia sudahmenjadi Presiden tidak demikian, ia tidak pernah meminta jaksa agungnya  untuk mnyelesaikan kasus-kasus HAM, dia tidak mempertanyakan mengapa banyak rekayasa kasus,” katanya dalam sambutannya dalam acara perayaan HAM sedunia, di Perpustakaan Nasional, Selasa, (9/12), malam. Perayaan hak asasi manusia sedunia yang bertajuk Grab Your Right ini dihadiri oleh korban-korban pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari kasus di Aceh, Papua, hingga kasus yang terakhir yang sedang bergulir, yaitu rekayasa Kasus Jakarta International School.

“Kita saksikan kasus pelanggaran ham dari tahun 65, seperti peristwiwa Tanjung Priok, hingga kasus penyiksaan dan rekayasa kasus, belum ada yang selesai. Sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi, sekali pelanggaran HAM terjadi, apapun bentuknya, kalau negara tidak mau dikoreksi, maka akan terulangi lagi peristwa-peristiwa pelanggaran HAM yang sama meski dalam bentuk-bentuknya yang lain,” kata pria bersosok tinggi dan berkacama itu.

Menurutnya pula, problem pelanggaran HAM di Indonesia adalah sama, yaitu tidak pernah selesai. “Di Indonesia, orang boleh bersuara, tapi dianggap bersuara saja, tidak perlu masuk ke ruang pengadilan, dan mekanisme-mekanisme negara lainnya,” katanya.

“Saya bingung, saya heran, apakah ada jabatan yang lebih tinggi dari presiden yang dapat menyelesaikan pelaaggaran HAM?” lanjutnya, “perjuangan masih panjang, jadi jangan pernah menyerah. Kita boleh lelah, letih, tapi kita harus tetap semangat.”

Acara perayaan HAM sedunia ini dimeriahkan dengan paduan suara dari berbagai korban pelanggaran HAM, mulai dari paduan suara Serikat Pekerja Jakarta International School, korban Aceh, Papua, hingga korban Talang Sari yang anggota paduan suaranya adalah ibu-ibu yang sudah sepuh. (may/voa-islam.com)