Meski Beda Pendapat Soal Pilkada Langsung, Pengamat: KMP Tetap Solid

Jakarta (voa-islam) - Adanya perubahan sikap politik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait dukungannya terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung lantas membuat Koalisi Merah Putih (KMP) pecah.

Menurut pemikir politik dan kenegaraan Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun koalisi yang kritis terhadap Presiden Jokowi ini tetap solid meski terdapat perbedaan sikap menyikapi Perppu Pilkada langsung.

"Tetapi dalam soal yang lain seperti BBM, dll nampak sekali soliditas KMP," kata pria yang diakrab disapa Ubed ini kepada voa-islam melalui pesan BBM, Rabu (10/12).

Selain Partai Golkar, Ubed mengatakan, perbedaan sikap politik terkait Perppu itu juga ditunjukan oleh Partai Demokrat, dan PAN. "Soal Pilkada langsung, memungkinkan dalam tubuh KMP ada perbedaan. Saya membaca selain Demokrat dan Golkar, nampaknya PAN juga setuju Pilkada langsung," ujar dia.

Kita ketahui, kedua PAN dan Demokrat  bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu. Khusus Partai Demokrat, adalah partai yang mengeluarkan Perppu Pilkada langsung yang ditandatangani SBY saat menjabat sebagai Presiden sekaligus Ketua Umun Partai Demokrat.

Ubed mencermati, perubahan sikap politik Golkar terkait Pilkada langsung menunjukan tiga hal penting.

Pertama, argumentasi dukungan pada pilkada langsung didasari oleh realitas obyektif publik yang nampak dominan menghendaki pilkada langsung. "Fakta ini tidak bisa dielakan Golkar, jika Golkar menafikan realitas tersebut, maka Golkar merasa akan ditinggalkan pemilihnya," terangnya.

Kedua, menunjukan bahwa pragmatisme politik Golkar tidak bisa ditanggalkan. Nampaknya Golkar mengamati bahwa mendukung Perppu Pilkada langsung secara pragmatis jauh lebih menguntungkan dibanding bertahan pilkada oleh DPRD. Tentu saja dengan sikap ini Golkar me"ndapat dua keuntungan, yaitu keuntungan dari dukungan publik dan keuntungan dari rezim berkuasa," Ubed menambahkan.

Terakhir, sambung dia, perubahan sikap Golkar akibat akumulasi transaksional politik Golkar antara KMP dan Partai Demokrat. Perubahan sikap Politik PD yang dilakukan lebih awal melalui Perppu  sedikit mengganggu soliditas KMP dalam mensikapi Pilkada langsung. [robiawan/voa-slam.com]