Untuk Menarik Dukungan, Jokowi Pakai Cara Lebih Buruk dari Rezim Orba

JAKARTA (voa-islam) - Pemikir politik dan tata negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengatakan, meski Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu presiden (pilpres) 2014, namun dalam faktanya pemerintahan Jokowi-Kalla kerap dicundangi oleh pihak oposisi.

"Hari ini pemerintah sangat mau ambil dukungan dari partai politik diluar kekuasaan. Salah satunya adalah PPP," kata Said dalam arena Mukernas perdana dihari kedua di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (11/12).

Penggiat demokrasi yang tergabung dalam Forum Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI) menambahkan, untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintahan Jokowi-Kalla membutuhkan dukungan politik kuat.

Sayangnya, duet Jokowi-Kalla tidak mendapat dukungan politik penuh. Sebagai konsekuensi logis atas hal tersebut maka rezim kekuasaan mulai berburu dukungan partai politik diluar pemerintahan. Untuk memudahkan hal tersebut, rezim kekuasaan sengaja menyusup dan memecah belah partai politik.

"Kalau ada perpecahan hari ini pasti ada sentuhan dari kekuasaan," jelas Said.

Masih kata Said, cara rezim Jokowi-Kalla menarik dukungan politik lebih buruk  dari cara-cara yang dilakukan Orde Baru.

Dikatakan lebih buruk lantaran rezim kekuasaan langsung mendukung dan mengesahkan hasil Muktamar PPP Surabaya kubu Romahurmuziy. Pengesahan sendiri dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Maka saya tak kaget kalo yasonna laoly  langsung sahkan hasil muktamar kubu Romi.  Dan memang sudah sejak awal kesitu arahnya. Dan saya katakan hal tersebut jauh lebih kotor dari cara-cara yang dilakukan rezim Orde Baru," tegas Said. [robiawan/voa-islam.com]