Menyikapi Kasus Tolikara, Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah Taushiyahi DPRD Jawa Barat

BANDUNG (voa-islam.com) - Menyikapi insiden penyerangan kepada umat Islam dan pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pada hari Kamis (23/07) ulama Ahlussunnah wal Jama’ah wilayah Jawa Barat mendatangi DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan taushiyah.

KH. Ali Bayanullah Al-Hafizh, selaku pimpinan ulama ASWAJA Jawa Barat bersama perwakilan ulama-ulama se-Jawa Barat, diantaranya dari Cirebon, Majalengka, Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Garut, Banjar, dan Ciamis menyatakan bahwa kasus pembakaran mesjid di Tolikara bukti sikap abai pemerintah dalam melindungi kaum muslimin di daerah minoritas.

Adanya surat edaran dari GIDI sebelum kejadian yang telah disebarkan kepada pemda setempat menjadi bukti nyata sikap abai pemerintah dalam menjaga masyarakat kaum muslimin di daerah minoritas.

Ust. Asep Sudrajat mewakili Ulama dari HTI Jawa Barat menjelaskan bahwa kejadian di Tolikara adalah by design bukan by accident. Dalam hal ini pemerintah telah abai hingga terjadi kejadian yang sangat menyayat hati umat Islam. Dalam Islam tidak boleh ada balas dendam namun kami menuntut keadilan ditegakkan ujar Ust. Asep Sudrajat.

Kunjungan yang diterima oleh Bapak Didin Sjarifudin Jufri disambut dengan baik dan antusias. Beliau juga merasa bersyukur dengan adanya permasalahan ini persatuan dan kesatuan umat Islam bisa muncul. Kita sama merasakan sakit ketika saudara kita disakiti. Tapi bukan sakit yang seremonial sehingga harus diikuti langkah konkrit.

Jawa Barat dengan jumlah masyarakat mayoritas muslim harus bisa memberikan bantuan. Baik secara materil maupun moril. Mudah-mudahan kami bisa memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat muslim di Tolikara ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar tersebut.

Ustadz Tatang dari Jatiwangi ikut menambahkan jangan sampai pembakaran di Tolikara adalah kejadian ulangan seperti pada kasus Timor-Timur yang akhirnya lepas dari NKRI. Kami meminta jangan sampai Papua pun lepas dari NKRI. Oleh karena itu persoalan ini harus dipandang serius oleh pemerintah dengan mampu menindak tegas para pelaku rusuh dan juga menindak tegas orang-orang yang dengan terang-terang mendukung pemisahan Papua dari NKRI.

Beliau juga menambahkan bahwa Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir bukan untuk memecah belah, justru Hizbut Tahrir mendorong pemerintah untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

Pertemuan ini diakhiri dengan harapan serta doa bersama agar para peserta yang hadir menjadi bagian golongan umat Rasulullah yang senantiasa peduli terhadap urusan kaum muslim serta mendapat jaminan surga dari Allah SWT. [syahid/htijabar-voa-islam.com]