Muhammadiyah dan Politik Praktis

Muhammadiyah dan Politik Praktis    

Oleh: Abdul Halim

Terpilihnya Haedar Nasir menggantikan Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2015-2020 dalam Muktamar ke 47 di Makassar, membuka peluang bagi para kader ormas Islam modern terbesar di Indonesia itu untuk kembali bermain di kancah politik nasional. Meski tidak pernah menjadi anggota parpol dan birokrat, namun Haedar dikenal memiliki pandangan politik kepartaian. Berbeda dengan Din yang selalu “oposisi” terhadap pemerintah, Haedar dikenal selalu mendukung policy pemerintahan sebagaimana para petinggi PBNU.

Sebagai gerakan modern dalam kultural, sosial keagamaan dan dakwah, Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan lebih satu abad lalu (1912) tidak hanya terbesar di Indonesia, tetapi juga di dunia Islam. Jika dibandingkan dengan ormas Islam seusianya seperti Jami’at Islami (Pakistan), Ikhwanul Muslimin (Mesir) dan Wahabiyyah (Arab Saudi), maka Muhammadiyah jelas terdepan dalam segalanya termasuk jumlah anggota, sumber daya manusia, hingga assetnya. Dengan memiliki puluhan ribu amal usaha yang meliputi sekolah sejak KB/TK, SD, SMP, SMA hingga PT, rumah sakit, panti asuhan, bank serta sektor bisnis lainnya, asset Muhammadiyah bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

Namun dengan potensi yang luar biasa seperti itu, selama ini Muhammadiyah tetap istiqomah berada dalam jalur dakwah dan keagamaan, tidak berubah menjadi organisasi politik apalagi partai politik. Padahal Jami’at Islami, Ikhwanul Muslimin dan Wahabiyyah telah berubah tidak hanya sebuah organisasi modern Islam dan gerakan dakwah, tetapi telah menjadi gerakan politik praktis. Bahkan Jami’at Islami yang didirikan Syekh Abul A’la Al Maududi dan Wahabiyyah oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab telah mampu memimpin Pakistan terutama era Presiden Zia Ul Haq dan Kerajaan Arab Saudi hingga sekarang. Sementara Ikhwanul Muslimin yang didirikan Syekh Hasan Al Banna (1928) meskipun pernah berkuasa di Mesir di era Presiden Mohammad Mursi (2012-2013), sekarang telah menjadi kekuatan oposisi paling dominan terhadap rezim otoriter Abdul Fatah al Sisi yang berkuasa setelah mengkudeta Mursi yang dipilih rakyat melalui pemilu demokratis. Pengaruh Ikhwanul Muslimin juga telah meluas hingga seantero Timur Tengah, seperti di Palestina (Hamas), FIS (Aljazair), An Nahdhah (Tunisia), Al Ikhwan (Yordania) dan PKS (Indonesia).     

 

Partai Politik

Meski Muhammadiyah bukan organisasi politik apalagi parpol, namun dalam sejarahnya Muhammadiyah pernah menjadi gerakan politik dengan melahirkan partai politik dan tokoh-tokoh politik serta negarawan. Beberapa partai politik pernah didirikan tokoh Muhammadiyah seperti MIAI, PII, Masyumi, Parmusi, PPP, PAN dan terakhir PMB. Sementara beberapa tokoh politik dan negarawan pernah dilahirkan Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Kahar Mudzakir, Muhammad Natsir, Muhammad Roem, Sukarno, Sudirman, Suharto hingga Amien Rais. Hal itu menunjukkan sumbangsih Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara sangatlah besar, sehingga tidak ada satupun sejarahwan yang berani menafikannya. 

Namun sampai umurnya memasuki satu abad, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi sosial, dakwah dan keagamaan, tidak mungkin akan berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol. Hal itu telah ditegaskan dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh (1995) yang memilih Amien Rais sebagai Ketua PP Muhammadiyah menggantikan KH Ahmad Azhar Basyir yang wafat setahun sebelumnya, dimana dikatakan ”Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun”.

Sementara dalam sejarahnya, Muhammadiyah pernah dua kali menolak permintaan agar diubah menjadi partai politik. Pertama, pada 1927 KH Agus Salim pernah meminta KH Ahmad Dahlan agar mengubah Muhammadiyah menjadi partai politik, tetapi secara tegas ditolak tokoh pendiri Muhammadiyah dari Kauman Jogjakarta tersebut. Kedua, ketika awal Orde Baru Presiden Suharto pernah meminta KH AR Fachruddin agar Muhammadiyah diubah menjadi partai politik, tetapi dengan halus ditolak Pak AR.

Dengan jumlah anggota, simpatisan dan kader yang mencapai 35 juta orang ber KTA  dan pengaruhnya meluas hingga ke negara-negara ASEAN, Eropa dan AS, maka Muhammadiyah rentan akan bujukan dan rayuan untuk terjun langsung di dunia politik praktis dan berubah menjadi partai politik. Tetapi mengapa Muhammadiyah hingga sekarang tetap tidak terbujuk untuk mereformasi diri menjadi partai politik yang bercita-cita memimpin negara dan  pemerintahan seperti Jami’at Islami, Ikhwanul Muslimin dan Wahabiyyah ? Pasalnya seluruh anggota, simpatisan dan kader Muhammadiyah haqqul yaqin, jika berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol maka akan lebih besar madhorotnya daripada manfaatnya bagi Muhammadiyah. Sebab parpol jelas kental akan nuansa intrik dan konflik kepentingan, merugikan amal usaha, mempersempit lahan dakwah, menghilangkan ukhuwah Islamiyah dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Selain itu jika sejak awalnya Muhammadiyah telah menjadi parpol, maka barangkali nasibnya akan sama dengan Masyumi atau Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dibubarkan rezim Sukarno dan rezim Abdul Fatah Sisi, sementara para pemimpinnya ditangkapi dan dipenjara.

 

Politik Praktis     

Memasuki umur satu abad dibawah kepemimpinan  Haedar Nasir, seharusnya sudah waktunya para pimpinan Muhammadiyah baik tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota hingga ke ranting melakukan gerakan reformasi politik internal untuk menegaskan kepada seluruh anggota, simpatisan dan kader Muhammadiyah mereka harus benar-benar faham mengenai politik, tidak hanya faham tentang keagamaan saja. Bahkan kalau dirasa banyak manfaatnya, para simpatisan, kader dan pengurus Muhammadiyah didorong untuk menjadi pengurus parpol meski masih aktif sebagai anggota Muhammadiyah.

Namun bukan berarti Muhammadiyah  perlu berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol. Para pimpinan dan kader Muhammadiyah hingga level daerah harus benar-benar faham politik praktis. Pasalnya, jika mereka tidak faham politik kenegaraan, maka mereka akan dimakan oleh politik itu sendiri, sebagaimana pernah dikatakan mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Terbukti jutaan anggota Muhammadiyah setiap menjelang Pemilu atau Pemilukada selalu menjadi rebutan parpol yang berasas Islam maupun nasionalis.

Memang tugas para pemimpin Muhammadiyah memasuki abad kedua kelahirannya sangatlah berat. Tidak hanya harus menghadapi serbuan ideologi sekuler Barat seperti Sepilis (Sekularis, Pluralis dan Liberalis) yang telah diharamkan MUI, tetapi juga dakwah Muhammadiyah pada abad pertama kelahirannya untuk memberantas virus TBC (Takhayul, Bid’ah dan Churafat) di kalangan umat Islam Indonesia ternyata belum berhasil secara memuaskan. Sedangkan sekarang memasuki abad kedua, Muhammadiyah menghadapi tangangan semakin berat, apalagi di kalangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ada yang dikenal selalu mendukung faham Sepilis, sementara mayoritas kader di bawahnya tetap istiqomah anti Sepilis dan TBC. (*)