JAKARTA (voa-islam.com) - Munas PKS ke 4, PKS menegaskan dengan 'BERKIDMAT UNTUK RAKYAT, tanpa dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. PKS harus membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Salim Segaf al-Jufri dan Shohibul Iman ini, benar-benar bekhidmat kepada rakyat.
PKS juga menegaskan sebagai partai dakwah, menjadi kekuatan oposisi, dann tidak ikut dalam pemerintahan Jokowi. PKS menegaskan kembali dengan jargon : BERSIH, PEDULI, dan PROFESIONAL.
Hal ini ditegaskan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman meminta kepada seluruh kadernya untuk mengembalikan PKS sebagai partai dakwah.
Bahkan dengan cara itu PKS bisa mencapai target menjadi parpol besar dan mendapat dukungan dari masyarakat.
"Kita juga punya visi menjadi partai dakwah yang kokoh berkhidmat untuk rakyat. Mari kita jadikan partai ini sebagai partai dakwah dan bisa berkontribusi demi negara," kata Sohibul, dalam pidatonya di Munas PKS, di Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).
Dia meminta kepada seluruh kader PKS untuk kembali membaca AD/ART partai untuk bisa mengimplementasikan tujuan PKS untuk bisa menjadi partai dakwah.
Bahkan Sohibul menyebut dalam misi ini Dewan Majelis Syuro PKS sudah membahas dan memberikan target agar PKS bisa memperoleh suara sebesar 10 persen. Sebab, sejak ikut Pemilu tahun 2004 hingga 2014, PKS belum bisa menembus perolehan 10 persen perolehan suara.
"Dengan 10 parpol itu tidak mungkin ada parpol bisa mencapai 50 persen itu suluit, bahkan 30 persen saja sulit. Makanya mulai membangun kebersamaan dengan semua elemen," katanya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibawah kepemimpinan Muhammad Sohibul Iman akan kembali kepada perjuangan awal sebagai partai yang bersih dan profesional. Pasalnya dibawah kepemimpinan Sohibul, PKS mengubah slogan partai.
"Itu ada di AD/ART, kalau kemarin menunjukan yang lain silahkan. (PKS) Bersih peduli profesional itu dari dulu. Partai ini adalah partai dakwah," katanya di Munas PKS di Depok, Senin (14/9/2015).
Dia membantah jika diubahnya slogan PKS menjadi 'Berkidmat untuk Rakyat' dilakukan untuk membersihkan faksi dari kader kesejahteraan di internal PKS. "Itu kan teman yang buat, silahkan saja. Tapi hak kami mengatakan bahwa tidak ada faksi seperti itu (faksi keadilan dan faksi kesejahteraan)," tegasnya. Selain itu,
Shohibul Iman menegaskan bahwa PKS akan menjadi kekuatan oposisi diluar pemerintahan, dan menjadi penyeimbang terhadap pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya, PKS sudah menjadi bagian dari pemerintahan SBY selama satu dekade (10 tahun), dan dengan segala dampak politiknya, dan sekarang mereposisi dirinya, dan memilih sebagai kekuatan oposisi. (sasa/dbs/voa-islam.com)