JAKARTA (voa-islam.com)—Maneger Nasution, Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah untuk menjelaskan secara transparan hasil kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi kasus-kasus salah tangkap yang dilakukan aparat Densus 88.
"Laporan transparan berkaitan dengan penembakan terhadap sekian banyak orang yang diduga teroris, korban salah tangkap orang yang diduga teroris, pendanaan mereka," kata Maneger kepada Voa-Islam, Rabu (30/12/2015).
Pemerintah juga, lanjut Maneger, harus mejelaskan dan memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pihak asing dalam operasi Densus 88.
"Mereka juga harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa sama sekali tidak ada keterlibatan pihak asing baik personil maupun pendanaan dalam operasi mereka," paparnya.
Jika ternyata ada intervensi asing, menurut Maneger,maka hal ini akan mempengaruhi kedaulatan hukum di Indonesia.
"Sungguh berharap agar yang terakhir ini sama sekali tidak benar adanya. Karena ini berkaitan dengan kedaulatan hukum kita," tutup Maneger.* [Sendia/Syaf/voa-islam.com]
.