TB Hasanuddin: Bila Tidak Ada TNI, Maka Aceh Bisa Lepas! Bagaimana Daerah Lain?

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak dulu lebih reformis dari lembaga atau institusi lainnya.

“Saya lahir di dalam dua zaman. Yang saya ketahui bahwa TNI itu lebih reformis daripada lembaga lainnya. TNI pun lahir, konon memang produk dari rakyat, bukan dari pemerintah. Akhirnya diterima oleh TNI sebagai jalan dan pedoman untuk menjalankan tugasnya sehari-hari,” ucapnya, hari ini (4/03/2016), di Tebet, Jakarta Selatan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa TNI itu tidak seperti yang dipikirkan masyarakat pada umumnya. Bila di saat pra reformasi, TNI ingin mengambil alih, maka hal itu menurutnya bisa terjadi.

“Namun TNI kan tidak demikian. Ada oknum-oknum yang menginginkan hal itu, tetapi kita pada waktu itu tidak terpancing ‘ambil alih’. Bahkan pada waktu itu, surat perintah pun telah ada,” ingatnya.

Di lain hal, dalam keberadaan TNI (baca: ABRI) pada waktu itu ia mengaku tidak menahu tentang prajurit yang harus “membantu” pemerintah (era Soeharto). Maka terjadilah TNI (ABRI) memiliki dua fungsi. Pertama sebagai pertahanan, dan kedua sebagai kekuatan sosial.

“Semua itu ada di dokumennya. Dan pada waktu itu ada perintah dan ada pula UU-nya. Namun kita tidak mengambilnya. Kita membantu Golkar untuk menang,” kenangnya.

Di era reformasi pun TNI ia nilai sebagai lembaga atau institusi yang sangat patuh terhadap kepentingan bangsa dan Negara. Misalnya saja ia mengatakan bahwa pada saat ada persoalan di Aceh, TNI pula yang menyelesaikannya. Jika TNI tidak ada di wilayah tersebut, maka Aceh tinggallah hanya nama.

“Aceh itu bisa lepas dari Indonesia. Umumnya, jika sebuah wilayah memiliki bendera, wilayah, dan masyarakat maka ia bisa menjadi sebuah negara. Dan di Aceh itu kita masih bersyukur ada Babinsa dan Koramil. Bila tidak ada, ya wassalam. Jika pun semua telah beda, maka selesai sudah. Mungkin hanya ada teritorinya saja,” jelasnya. (Robi/voa-islam.com)