JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga aktivis menyatakan bahwa KTT nanti jelasnya harus menghasilkan keputusan konkrit terkait kemerdekaan Palestina dan pembangunan ekonomi masyarakat secara umum di kawasan tersebut. Karena kalau tidak konkrit maka yang terjadi adalah langkah-langkah yang terkait Palestina akan kembali diambil-alih oleh negara-negara lain yang sebenarnya tidak diperlukan rakyat Palestina.
“Selama ini kalau bicara Palestina, lebih banyak didominasi oleh pandangan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, padahal masalah ini adalah masalah umat Islam. Terutama terkait dengan pembangunan ekonomi,” ujar Fahri Hamzah dalam siaran persnya, di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.
Tindakan konkrit yang bisa dilakukan menurut Fahri adalah dengan upaya negara-negara OKI khusunya Indonesia membangun kota Gaza sebagai kota internasional. “Karena (jika itu adalah) Yerusalem (maka) pasti gangguannya besar. Maka mulai saja dari Gaza, daerah yang penduduknya cukup padat, bersejarah dan bisa dijadikan kota internasional. Peran Indonesia secara khusus adalah harus berani menjadi pelopor dari gerakan ini untuk menarik agenda Palestina ke dalam agenda rumah tangga negara-negara anggota OKI dan menjadikannya sebagai persoalan bersama negara-negara OKI,” jelasnya.
Hal ini menurutnya sejalan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK untuk membebaskan Palestina dan membangun kedutaan Indonesia di Palestina. ”Sekarang lakukanlah itu dengan membangun Gaza. Kalau kita tidak bisa membangun kedutaan di Yerusalem karena tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, maka Indonesia dapat membangun konsulat Jendral yang berinduk pada kedutaan kita di Yordania. Kita juga dapat membantu membangun airport, rumah sakit,dan pasar yang konkrit,” paparnya.
Dia pun mengharapkan pemerintahan negara-negara OKI dapat menggunakan resolusi yang dihasilkan oleh PUIC atau organisasi parlemen OKI. Banyak hal menurutnya telah berhasil diidentifikasi berikut cara penyelesaiannya. “Konferensi PUIC ke-11 ini juga memberikan kesempatan untuk terjalinnya sinergi antar parlemen sehingga anggota negara OKI yang mampu dan memiliki posisi kuat dapat membantu negara anggota lainnya khususnya untuk dapat membuat negara anggota yang membutuhkan untuk bangkit menjadi negara utuh dan lepas dari kondisi negara gagal atau negara yang bergantung pada belas kasih negara besar di luar lingkaran OKI. Kami harap ini dapat ditindaklanjuti pemerintah,” tandasnya. (Robi/voa-islam.com)