Pemerintah Diingatkan Tidakk Zalimi Umat Islam

BANDUNG (voa-islam.com) - Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), JJ. Zaenudin mengingatkan pemerintah untuk tidak berdiam diri atas kezaliman yang menimpa rakyat terutama umat Islam. Pemerintah, kata Zaenudin, harus memberikan jaminan keamanan bagi rakyat.  Jika negara tidak bisa memberikan keamanan dari berbagai aspek, maka dimungkinkan bakal banyak gerakan-gerakan yang menjadikan negara sebagai target.

“Kondisi tersebut bukan saja pada konteks negara Indonesia, tetapi negara yang terdapat penduduk beragama Islam,” tuturnya, Selasa (13/09).

“Namun jika sebaliknya yaitu tidak ada jaminan dari pemerintah seperti keamanan dalam berbagai aspek, maka umat Islam akan bergerak dengan berbagai cara untuk mengatasinya,” imbuh dia.

Jika negara tidak bisa memberikan keamanan dari berbagai aspek, maka dimungkinkan bakal banyak gerakan-gerakan yang menjadikan negara sebagai target

Diketahui, hingga saat ini rakyat di berbagai tempat terutama di Jakarta telah mengalami penggusuran yang menjadi tempat tinggal mereka. Dengan alasan tata ruang dan sebagainya, tanah yang diduduki rakyat diambil alih secara paksa. Akibatnya, tindakan itu melukai rakyat dan menjadikan mereka merasa dizalimi. Tindakan-tindakan pemerintah seperti ini, kata Zaenduin, yang dapat menyulut kemarahan rakyat.

“Untuk sekarang dalam konteks Indonesia masih cenderung aman terkendali, tetapi jika muncul atau diganggu oleh pihak-pihak tertentu dengan menciptakan konflik, fitnah, dan lain sebagainya, maka perlawanan akan terjadi sebagaimana gerakan reformasi di 98,” dia mengingatkan seperti dikutip dari persisalamin.com.

Keberpihakan pemerintah terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dinilai sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat yang akan berujung pada aksi-aksi yang justru akan merugikan negara. Karenanya, Zaenudin meminta pemerintah peka dan bersikap proporsional, adil dan tidak melukai rakyat. [syahid/voa-islam.com]

Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), JJ. Zaenudin mengingatkan pemerintah untuk tidak berdiam diri atas kezaliman yang menimpa rakyat terutama umat Islam. Pemerintah, kata Zaenudin, harus memberikan jaminan keamanan bagi rakyat.  Jika negara tidak bisa memberikan keamanan dari berbagai aspek, maka dimungkinkan bakal banyak gerakan-gerakan yang menjadikan negara sebagai target.

“Kondisi tersebut bukan saja pada konteks negara Indonesia, tetapi negara yang terdapat penduduk beragama Islam,” tuturnya kepada persisalamin.com.

“Namun jika sebaliknya yaitu tidak ada jaminan dari pemerintah seperti keamanan dalam berbagai aspek, maka umat Islam akan bergerak dengan berbagai cara untuk mengatasinya,” imbuh dia.

Diketahui, hingga saat ini rakyat di berbagai tempat terutama di Jakarta telah mengalami penggusuran yang menjadi tempat tinggal mereka. Dengan alasan tata ruang dan sebagainya, tanah yang diduduki rakyat diambil alih secara paksa. Akibatnya, tindakan itu melukai rakyat dan menjadikan mereka merasa dizalimi. Tindakan-tindakan pemerintah seperti ini, kata Zaenduin, yang dapat menyulut kemarahan rakyat.

“Untuk sekarang dalam konteks Indonesia masih cenderung aman terkendali, tetapi jika muncul atau diganggu oleh pihak-pihak tertentu dengan menciptakan konflik, fitnah, dan lain sebagainya, maka perlawanan akan terjadi sebagaimana gerakan reformasi di 98,” dia mengingatkan.

Keberpihakan pemerintah terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dinilai sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat yang akan berujung pada aksi-aksi yang justru akan merugikan negara. Karenanya, Zaenudin meminta pemerintah peka dan bersikap proporsional, adil dan tidak melukai rakyat.