Majelis Mujahidin Tantang Debat Said Aqil Siroj Terkait Pemberitaan di Harian Duta Masyarakat

YOGYAKARTA (voa-islam.com)—Surat kabar harian Duta Masyarakat edisi Jumat, 2 September 2016 pada halaman headline memuat artikel berita berjudul “PBNU: Semua Teroris di RI Wahabi”. PBNU melalui KH Said Aqil Siroj selakuk Ketua Umum meminta Polri untuk mewaspadai 20 pesantren Wahabi dan mendesak Polri membubarkan HTI, Majelis Mujahidin dan takfiri.

Menanggapi pemberitaan ini, Majelis Mujahidin meminta pertanggungjawaban pernyataan Said Aqil.Majelis Mujahidin mengirim surat kepada Said Aqil terkait tantangan debat ilmiah.

“Yang bersangkutan perlu melakukan transparansi publik agar pernyataannya tersebut dapat diketahui dengan benar dan bukan fitnah, hate speech (ujaran kebencian), tanpa mau diuji sahih secara akademik ilmiah dan konstitusional,” tulis Majelis Mujahidin dalam suratnya.

Surat Majelis Mujahidin ini ditandatangi Irfan S Awwas (Ketua) M. Shabbarin Syakur (Sekretaris), serta Drs Muhammad Thalib (Amir Majelis Mujahidin). Surat ini ditembuskan kepada Kapolri, Harian Duta Masyarakat, dan mass media.

Berikut isi lengkap surat Majelis Mujahidin yang diterima Voa-Islam, Rabu (21/9/2016).

Kepada :

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. 

Ketua PB Nahdlatul Ulama

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Setelah membaca harian Duta Masyarakat edisi Jum'at, 2 September 2016 m, 30 Dzulkaidah 1437 H pada halaman pertama (headline) dengan judul: “PBNU: Semua Teroris di RI Wahabi”, kemudian meminta Polri untuk mewaspadai 20 Pesantren Wahabi dan mendesak Polri membubarkan HTI, Majelis Mujahidin dan Takfiri. Maka sebagai upaya mempertanggungjawabkan pernyataan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A kepada Polri untuk membubarkan Majelis Mujahidin, yang bersangkutan perlu melakukan transparansi publik agar pernyataannya tersebut dapat diketahui dengan benar dan bukan fitnah, hate speech (ujaran kebencian), tanpa mau diuji sahih secara akademik ilmiah dan konstitusional.

Apalagi konstelasi politik keagamaan yang sekarang digencarkan komunitas Syiah -negara Syiah Iran- melakukan mendelegitimasi Saudi Arabia sebagai khadimul haramain dan mengadu domba umat Islam sedunia untuk melawan Arab Saudi dalam pengelolaan haji. Alih-alih ini sebagai metamorfosis eksport revolusi yang dicanangkan oleh Khomaini dengan menuduh Saudi Arabia sebagai negara Wahabi penebar ajaran intoleran dan teror. Sehingga akibat pernyataan Said Aqil Siradj tersebut dapat berdampak buruk terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Saudi Arabia yang selama ini berjalan baik. Sebaliknya Iran berusaha menguasai Indonesia melalui diaspora Syiah Khomeiniyah melalui ICC (Islamic Cultural Center) perpanjangan tangan kedutaan besar Iran di Indonesia, organisasi-organisasi dan yayasan menyebarkan ajaran Syiah dikalangan umat Islam, sehingga terjadi berbagai konflik antar kelompok masyarakat.

 Untuk itu, kami Majelis Mujahidin mengajak Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A melakukan transparansi publik dalam uji sahih debat ilmiah akademik sesuai koridor hukum dan perundang-undangan tentang “Majelis Mujahidin Organisasi Membahayakan NKRI”. Apabila yang bersangkutan tidak mau, berarti telah bersengaja melakukan pecah belah dan fitnah di kalangan umat Islam, melakukan ujaran kebencian dilingkungan masyarakat Indonesia. Kami bersama umat Islam akan melakukan perlawanan melalui saluran konstitusi dan langkah-langkah yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kami menunggu respon surat ajakan debat publik ilmiah ini dalam waktu 7 hari setelah surat ini diterimakan.* [Syaf/voa-islam.com]