PBNU: Keadilan Itu Milik dan Dikendalikan Kekuasaan, Akankah Jokowi Tumbang?

JAKARTA (voa-islam.com)- Tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi kebanyakan masyarakat Indonesia nampaknay akan melahirkan masalah panjang. Ingat saat Orde Baru tumbang? Saat itu keadilan dan kepastian hukum sudah sirna. Lalu rakyat kembali mengambil haknya.

Di era Joko Widodo hal ini itupun dapat terjadi jika kepastian dan keadilan hukum tidak juga dijadikan perhatian serius, khususnya untuk rakyat kecil. Yang ada justru kebanyakan rakyat kecil dirugikan oleh hukum saat ini.

“Akan tetapi masyarakat jangan mengambil hukumnya sendiri saat hukum tidak bekerja dan negara tidak hadir. Akan tetapi hal itu sirna jika masyarakat telah turun ke jalan seperti tahun 1998,” Ketua PBNU Bidang Hukum, Robikin Emhas, Ahad (16/10/2016), di Jakarta.

Menurut Emhas, di era Jokowi ini produk-produk hukum yang ada pun tumpang tindih. Hal ini misalnya saja dapat dilihat dari banyak dibatalkannya beberapa produk hukum di daerah.

“Tidak ada konsistensi sampai ke daerah. Banyak yang membatalkannya. Bahkan ada yang di bawah langsung UU digugat ke MA. Hal itu terlihat bahwa UU sendiri tidak memadai sehingga tidak menghasilkan keseimbangan,” tambahnya.

Belum lagi, lanjutnya, soal korupsi yang hingga saat ini semakin parah. Padahal Indonesia negara hukum, tetapi pemerintahannya tidak melek.

“Maka dari itu pemerintah harus pulihkan segera persoalan hukum ini. Itu yang utama. Dan yang selanjutnya jangan hanya pemerintahan ini jago lewat slogan saja untuk benahi hukum. Jika ingin nyata, maka berikan keadilan hukum bagi masyarakat tanpa ada batasnya,” tutupnya. Namun ia pesimis bahwa hal itu dapat tercipta karena menurutnya bukan rahasia umum keadilan itu hanyalah milik dan dikendalikan oleh kekuasaan. (Robi/voa-islam.com)