Apresiasi Aksi Bela Islam, Muhammadiyah: Demo 4 November Murni Aspirasi Umat Tidak Ada Politisasi

JAKARTA (voa-islam.com)--Jika sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengapresiasi aksi damai Bela Islam Jilid III, kali ini Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pun bersikap sama.

PP Muhammadiyah menegaskan bahwa demonstrasi  4 November  2016  atau dikenal dengan Aksi Bela Islam Jilid 2 telah berlangsung damai, demokratis, tertib, dan bermartabat.

"Demo tersebut mewakili seluruh aspirasi umat Islam yang merasa tersinggung misi dakwah dan kitab sucinya (Al-Quran)  direndahkan, dilecehkan, dan dinista akibat pernyataan Gubemur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama  (Ahok)  di  Kepulauan  Seribu," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir dalam pernyataan sikapnya, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Lanjut Haedar, Muhammadiyah  berpandangan bahwa demo yang masif  dan simpatik itu murni  aspirasi  keagamaan dari seluruh komponen umat Islam serta tidak ada unsur politisasi apapun oleh pihak manapun.

"Muhammadiyah mengapresiasi tinggi atas demo  damai  umat Islam ltu. sekaligus  menghargai pihak kepolisian  dan TNI  yang melakukan  tugas pengamanan  dengan  baik,"ucapnya.

Manakala pada penghujung  demo  terjadi kericuhan. Muhammadiyah selain menyesalkan kerusuhan itu, sekaligus menaruh kepercayaan bahwa hal itu tentu  tidak dilakukan  oleh pendemo yang selama aksi berlangsung justru telah menunjukkan al akhlak al karimah (akhlak mulia). 

"Kerusuhan itu dimungkinkan dilakukan  oleh  pihak-pihak yang ingin merusak keluhuran  sikap  dan aspirasi  umat  Islam  dan membenturkannya  dengan aparat keamnan untuk menimbulkan  kesan anarki," jelas Haedar.

Muhammadiyah juga menghargai  sikap pemerintah  melalui Presiden  dan Wakil Presiden  yang memerintahkan kepolisian untuk melakukan proses hukum yang cepat, tegas, dan transparan sert tidak akan melakukan  intervensi.

"Disayangkan  sikap tegas   tersebut kurang diimbangi  dengan proses komunikasi  yang cepat dan terbuka, sebagaimana tidak berhasilnya  para wakil pendemo untuk berkomunikasi dengan Presiden, yang sebenarnya positif jik hal itu berlangsung.Karenanya kini  dan ke depan Pemerintah  diharapkan  untuk  lebih  responsif  dan menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam menampung dan merespons aspirasi umat Islam  sebagai kekuatan mayoritas yang selama  ini  merasa kurang terakomodasi  banyak kepentingannya yang strategis."

Pemerintah juga diminta  bersikap cermat dan seksama dalam menangani  dan menyelesaikan  kasus dugaan penistaan agama tersebut sebagai akar tunjang yang menyebabkan  suasana kehidupan kebangsaan menjadi keruh dan mengalami eskalasi  keresahan  yang  luas, kepolisian diharapkan tidak melakukan interpretasi  yang  dapat menambah eskalasi   ketidakpuasan terhadap penanganan kasus penistaan  agama  itu. 

"Tegakkan hukum  dengan  cepat tegas dan transparan secara konsisten sebagaimana janji pemerintah. Gelar perkara yang terbuka selain harus sesuai koridor hukum juga jangan  sampai menimbulkan masalah baru yang menyebabkan kontroversi dan kaburnya masalah utama. Akan besar resiko dan penaruhannya  manakala kasus tersebut tidak sejalan dengan esensi keadilan   hukum dan aspirasi umat Islam yang merasa keyakinan agamanya dinodai," papar Haedar.

Menurut Muhammadiyah, Bangsa Indonesia  adalah  bangsa  yang  relijius  dan berkebudayaan luhur,  Karena itu semua pejabat negara   di seluruh tingkatan  hendaknya menunjukkan keteladanan dan jiwa kenegarawanan, Pejabat negara harus rendah hati, bertutur kata yang baik, serta tidak bertindak arogan yang dapat  meresahkan  masyarakat.

"Pejabat  negara  tidak boleh bertindak gegabah; lebih-lebih yang berkaitan dengan urusan Agama, Pancasila, dan hal-hal sensitif lainnya. Semua warga negara juga  diharapkan menunjukkan perilaku yang utama, damai, toleran,   dan berkeadaban mulia," cetus Haedar.

Selanjutnya, Muhammadiyah mengajak segenap institusi pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan semua  komponen  bangsa,  termasuk  partai politik  di  dalamnya.   menjaga   kebersamaan   clan keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia. 

"Kepada seluruh  komponen dan warga bangsa hendaknya  tetap menjaga  suasana  aman,  damai, dan kebersamaan,  Kerahkan seluruh  energi nasional untuk  menjadikan Indonesia sebagai negara dan  bangsa yang maju, adil,makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana cita-citapendiri banhsa tahun 1945," tandas Haedar. 

Sekadar diketahui, pernyataan sikap ini dikeluarkan PP Muhammadiyah saat menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya no.61, Jakarta, pada Selasa 8 November 2016.* [Bilal/Syaf/voa-islam.com]