Metro TV Tuduh 22 Media Islam Penyebar Hoax, Forjim: Itu Fitnah dan Hoax Sejati!

 

JAKARTA (voa-islam.com)--Stasiun televisi swasta nasional Metro TV dinilai telah menyiarkan fitnah terhadap media-media Islam. Tidak main-main, Metro TV menyebut 22 media Islam sebagai penyebar hoax (berita bohong).

Dalam siaran METRO HARI INI pukul 17.25 WIB, Jumat, 6 Januari 2017 lalu, yang juga diunggah ke situs Metrotvnews.com, Metro TV menayangkan berita dengan judul "Daftar Situs Penyebar Hoax."

Disebutkan, 22 situs media Islam direkomendasikan oleh Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) kepada Kementerian Kominfo untuk diblokir dengan alasan menyebarkan hoax dan juga radikalisme.

Ke-22 situs website berita Islam dan blog itu adalah: arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net dan hidayatullah.com.

Kemudian salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, daulahislam.com, shoutussalam.com, azzammedia.com, dan terakhir, indonesiasupportislamicatate.blogspot.com.

Forum Jurnalis Muslim (Forjim) menilai, berita yang disampaikan Metro TV ini bukan hanya tidak berimbang (cover both side) menurut prinsip-prinsip jurnalistik yang umum, tetapi juga mengandung fitnah.

Secara sepihak Metro TV memanfaatkan data lawas yang dirilis BNPT dan Kemenkominfo pada 30 Maret 2015 lalu, tanpa ada upaya klarisikasi kepada pengelola situs-situs tersebut.

"Fitnahnya, karena Metro TV menyebut 22 situs itu juga sebagai penyebar hoax. Padahal seperti diumumkan Kemenkominfo saat itu, BNPT meminta situs-situs tersebut diblokir hanya dengan alasan situs-situs itu disebut sebagai penggerak paham radikalisme dan/atau simpatisan radikalisme," ungkap Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Forjim, Nuim Hidayat, kepada wartawan, Ahad malam (08/01/2017).

Soal radikalisme, lanjut Nuim, adalah perdebatan yang panjang yang hingga kini belum disepakati maknanya. Pada pertemuan dengan Komisi I DPR saat itu, Nuim juga mengaku turut menjelaskan panjang lebar mengenai sikap media Islam terhadap persoalan-persoalan kebangsaan.

Apalagi, setelah diklarifikasi, sebagian besar dari situs-situs yang diblokir itu akhirnya dibuka kembali. Nuim mengakui adanya kemungkinan media-media Islam itu melakukan kekeliruan dalam satu atau dua artikel yang diterbitkan.

Tetapi hal itu tidak serta merta dapat dikatakan media tersebut sebagai penyebar hoax. “Media-media mainstream kan juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan Metro TV di sini adalah tidak mewawancarai langsung pemimpin redaksi yang bersangkutan. Dan mengapa yg dibidik semua media Islam. Media non Islam yang banyak nyebarkan hoax tidak dibidik,"tutur penulis buku Imperialisme Baru ini.

Media Harus Kritis

Nuim menambahkan, dengan kejadian ini masyarakat makin cerdas menilai siapa penyebar hoax sesungguhnya. Metro TV yang disebut sebagai media "mainstream" oleh sebagian kalangan, juga akan akan disebut masyarakat sebagai media hoax.

Sebab mereka ingin melawan hoax dengan cara hoax pula. "Hoax itu kan sekarang seolah dimaknai sebagai berita yang tersebar yang tidak disukai oleh rezim dan pendukungnya. Sementara kalau hoax itu datang dari penguasa dan media-media atau pendukungnya tidak disebut sebagai hoax," ungkap alumni Pascasarjana Universitas Indonesia itu.

"Kesalahan-kesalahan media-media pendukung Presiden adalah membenarkan semua ucapan atau tingkah laku Presiden. Fungsi media itu selain untuk memberikan informasi, juga mengkritisi petistiwa, termasuk mengritisi ucapan Presiden, tambahnya.

Nuim mengapresiasi ucapan Presiden untuk menghentikan peredaran hoax. Tetapi, kata dia, menindaklanjuti dengan serampangan menyatakan puluhan situs Islam itu penyebar hoax adalah tindakan yang sembrono.

“Media itu jangan menjadi Pak Turut. Berbahaya media bila tidak kritis. Tindakan pembredelan sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Apakah mau ditutup Facebook, Whatsapp, Twitter yang disitu sebenarnya banyak menyebarkan hoax? Di masa keberlimpahan atau kebisingan informasi begini yang diperlukan bukan hanya pendidikan bagi wartawan, tapi juga pendidikan bagi masyarakat dalam menyikapi informasi," pungkasnya. * [Syaf/voa-islam]